Sosialisasi Pilgub Jatim 2013 dan Buka Bersama

Jumat 26 Juli 2013 lalu KPU Tulungagung menyelenggarakan Buka Bersama dalam rangka Sosialisasi Pemilukada Propinsi Jawa Timur Tahun 2013. Hadir dalam acara yang mendatangkan Ketua MUI Tulungagung, KH Hadi Muhammad Mahfudz (Gus Hadi) diantaranya dari Parpol, Panwaslu, Tokoh Masyarakat, Polres, Ormas, LSM , Perguruan Tinggi,Mahasiswa Ketua PPK se-Tulungagung, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung yang terkait.dan seluruh Komisioner KPU Tulungagung dan Sekreataris KPU Tulungagung.

H-10 Pantura Siap Sambut Pemudik

Memasuki Bulan Ramadhan, Kementerian Pekerjaan Umum mulai memastikan tentang kondisi kesiapan jalur mudik lebaran 2013. Salah satunya, jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa yang pada H-10 nanti dinyatakan siap menyambut pemudik. Saat ini, Kementerian PU tengah menyiapkan konstruksi lebih permanen untuk jalan nasional di jalur Pantura Jawa yang memiliki panjang sekitar 1.100 kilometer sesuai dengan amanat pembangunan berkelanjutan.

Solusi Tingkatkan Kesejahteraan

Kembangkan Agribisnis Peternakan

Kabupaten Blitar merupakan satu diantara sentra produksi peternakan di Jawa Timur, utamanya ternak unggas. Dalam tiap harinya sekitar 450 ton telur, 23 ribu ton daging dalam per-tahun  mengalir ke berbagai kota di Indonesia. Ini jelas mendukung  program nasional dan visi Kabupaten Blitar, “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Sejahtera, Religius dan Berkeadlilan″. Bahkan kabupaten yang memiliki 22 kecamatan ini giat mengembangkan agribisnis peternakan, khususnya ayam lokal (buras). Tujuannya sebagai  penyedia lapangan usaha dan penyangga ketahanan pangan. Demikian ungkapan Asisten Administrasi dan Umum, Miftakhudin saat membacakan sambutan Bupati Blitar dalam kegiatan  penilaian Lomba Agribisnis Peternakan Tingkat Nasional di Desa Plosoarang, Kecamatan Sanankulon, 16 Juli lalu.

LOMBA AGRIBISNIS PETERNAKAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2013

Wakil Bupati Mojokerto Dra. Hj. Choirun Nisa’ MPd menerima Tim Penilai lomba agribisnis peternakan Tingkat Nasional pada kelompok peternak itik “ Karya Tani” bertempat di Kantor Sekretariat Kelompok Tani Desa Pungging Kecamatan Pungging. Hadir dalam acara tersebut, Ketua Tim Penilaian Lomba Agribisnis Peternakan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama anggota, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Mojokerto, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Camat dan Muspika Kec. Pungging, Kepala Desa Pungging.

Pemkot Distribusikan Sembako Murah

Mengantisipasi kenaikan harga sebagai konsekuensi kenaikan BBM dan datangnya bulan Ramadhan, Pemkot Malang merealisasikan program paket sembako murah ke warga miskin Kota Malang. Paket sembako ini secara simbolis diserahkan Wali Kota kepada masyarakat dalam apel pagi di Balai Kota Malang, Senin 15 Juli 2013 lalu.

Menuju Kediri Sehat Dengan Pertanian Organik

Pengembangan kawasan organik yang bersahabat dengan alam telah menjadi kebutuhan masyarakat sekarang, komuditas pertanian organik yang ramah lingkungan telah kembangkan di Kabupaten Kediri dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat guna meningkatkan pola hidup sehat tanpa bahan kimia.

RUU ASN Posisikan PNS Sebagai Aset Negara

Salah satu perubahan mendasar dalam manajemen SDM aparatur adalah perubahan dari pendekatan personnel administration yang hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian kepada human resource management. “Pendekatan ini memandang sumber daya manusia aparatur sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik,” demikian ujar Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo di Jakarta,beberapa hari yang lalu .Dikatakan, pekerjaan tempat  PNS mengabdi saat ini belum dipandang sebagai sebuah profesi yang memiliki standar pelayanan profesi, kode etik profesi, dan pengembangan kompetensi profesi yang harus dihormati, dijaga, dan dijadikan dasar dalam berbagai kebijakan dan manajemen SDM.Yang menyedihkan, PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tidak dianggap sebagai aset negara, bahkan kadang-kadang dipandang menjadi beban negara. Dengan rasio PNS dibandingkan penduduk yang hanya 1,89 persen, keberadaan PNS dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.RUU ini, lanjut Wamen,  menempatkan aparatur sipil Negara (ASN) sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi.Profesi ASN ini terdiri dari profesi-profesi spesifik yang dikenal sebagai jabatan fungsional seperti dosen, guru, auditor, perencana, dan analis kebijakan. “Karena itu, kelak jika RUU ASN ini sudah ditetapkan, setiap birokrat harus memiliki standar pelayanan profesi, melaksanakan nilai dasar kode etik profesi, dan wajib mengembangkan keahlian profesinya secara periodik,” tambah guru besar UI ini.Untuk memperkuat sistem merit dalam birokrasi, ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan basis utama kompetensi, kompetisi, dan kinerja. Berbeda dengan istilah pegawai honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) pada masa sebelumnya, PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS. Jadi tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, tetapi dapat berstatus pegawai kontrak berjangka waktu. Namun ASN tidak menggantikan PNS seperti dilansir salah satu media. “ASN terdiri dari PNS dan PPPK,” tegas Wamen.Perubahan mendasar lain, RUU ASN ini juga akan mengubah dari pendekatan closed career system yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan, kepada open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan.RUU ini meletakkan dasar kompetisi terbuka di antara PNS dalam proses pengisian jabatan, khususnya eselon I dan II yang kelak disebut jabatan pimpinan tinggi (JPT). Proses pengisian jabatan dalam birokrasi akan menganut sistem promosi terbuka, yang saat ini oleh Gubernur DKI Jakarta disebut ”lelang jabatan”. Jika RUU ASN ditetapkan menjadi Undang-Undang, pengisian JPT baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan secara terbuka atau ”dilelang” di antara PNS yang memenuhi syarat-syarat jabatan dan standar kompetensi jabatan.Dengan demikian, PNS daerah dapat memiliki kesempatan duduk dalam jabatan-jabatan di tingkat pusat maupun di daerah lainnya. Cara ”lelang” jabatan ini diharapkan dapat memperkuat kompetisi di antara PNS, menggerakkan pengetahuan dan mobilitas PNS, serta memperkuat implementasi NKRI.Beberapa pokok pengaturan lain dalam RUU ASN antara lain menyangkut sistem dan struktur penggajian berbasis kinerja dan pemberhentian pegawai karena tak tercapainya kinerja dalam beberapa tahun berturut-turut, serta kewajiban re-apply (melamar ulang) bagi pejabat yang telah menduduki jabatan selama lima tahun untuk duduk kembali pada jabatan yang sama

Tulungrejo Memilih

 

September mendatang rakyat desa Tulungrejo k ecamatan Karangrejo Tulungagung bakal memilih kepala desa periode mendatang,ini terkait dengan masa jabatan kepala desa (saat ini) akan berakhir bulan  Oktober 2013.BPD telah mengambil langkah untuk persiapan perhelatan Pilkades ,awal Juli yang lalu BPD desa sempat telah membentuk panitia denga mengundang tokoh-tokah masyarakat desa setempat.Terpilih sebagai ketua panitia Herujatmiko  yang akan memimpin 21 anggota panitia terpilih lainya ,terpisah Koko panggilan akrab ketua mengatakan akan menjalankan tugasnas sesuai peraturan perundangan yang berlaku,dalam hal ini Perda Tulungagung ,terang kepala sekolah tersebut,senada dengan itu ketua BPD setempat Priyo  berharap agar kemandirian panitia tetap terjaga ,karena kemandirian tersebut  menentukan netralitas panitia Pilkades yang akan datang.

 Yusak (tengah) kades,bersama ketua LPM dananggota BPD.(Foto: Yatno)

Aroma Pungli Prona di Desa Bangoan

Proyek Nasional Nasional Agrarian (PRONA) di Desa Bangoan Kecamatan. Kedungwaru, Tulungagung  menimbutkan  pungutan-pungutan  . Harapan Masyarakat desa setempat dengan  untuk mendapatkan keringanan biaya pensertifikatan tanah melalui Prona pudar sudah, ,alasanya Prona yang yang kini sedang berlangsung warga tetap dipungut biaya besar “ 325ribu “ kata peserta ,itupun tawar menawar, katanya lagi ,semula 500 ribu,terus akhirnya 325 ribu terus peserta .Tepisah Ketua Pokmas, WD saat ditemu media ini dirumahnya membenarkan jika pihak Pokmas  meminta biaya sebesar 325riby terhadap pemohon, itupun sudah klir sudah disetujui oleh pemohon dalam musyawarah dan sosialisasi yang dilaksanakan di balai Desa.dan dana tersebut digunakan untuk beli materai, patok, ATK, Biaya ukur dan jasa Pokmas. Salah satu peserta dari 250 peserta PRONA saat dikonfirmasi menyatakan sebenarnya kami sangat keberatan, katanya gratis, ternyata ada biaya. Ya terpaksa jual kambing untuk biaya tersebut karena kami dah tua dan tidak punya pekerjaan, sawah saja tidak punya kami hanya buruh itupun kalau ada yang menyuruh, demikian salah satu warga yang tidak mau disebutkan. Sugianto Camat Kedungwaru saat diklarifikasi menyatakan  tidak tau menahu menahu tentang pungutan tersebut ,harap tanya ke Pokmas-nya saja , katanya  kepada  Forum Indonesia(sep/tok/yat).

Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten maupun Kota, pada Program Pengelolaan Pertanahan.

Catatan:*

1. Dalam pelaksanaan kegiatan PRONA semua biaya: Biaya Pendaftaran, Biaya Pengukuran, Biaya Pemeriksaan Tanah adalah GRATIS (PEMOHON TIDAK DIPUNGUT BIAYA/BEBAS BIAYA) , dengan ketentuan semua persyaratan sebagaimana tercantum di atas telah lengkap dan benar.
2. Biaya yang timbul akibat dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana di atas menjadi tanggung jawab pemohon / peserta PRONA (TIDAK BEBAS BIAYA)

Sebagaimana sumber BPNRI diatas,sebenarnya peserta hanya dibebani biaya yang timbul dari persyaratan yang harus dipenuhi,sehigga masyarakat akan mendapat keringatan biaya,namun demikian kesepakatan sudah dicapai meski harus dipahami dalam kesepakatan itu betulkah kehendak peserta atau tidak,namun seperti diberitakan diatas tentang tawar menawar,tampaknya pihak-pihak yang berkepentingan dapat menjelaskan sehingga masyarakat mendapat penjelasan yang memadai.(sef//yat)

Pemkot Distribusikan Sembako Murah

3 Cagub Siap Bersaing

Mohammad Hatta dan Ide Negara Hukum

Mohammad Hatta dilahirkan di kota kecil nan bersifat kosmopolit,Bukuit Tinggi Sumatera Barat,pada 12 Agustus 1902. Ia putera dari pasangan Haji Mohammad Djamil dan Saleha,Hatta, bungsu adalah cucu dari seorang ulama besar di Sumatera Barat ketika itu,Syekh Abdurracman,yang dikenal sebagai syekh Batu Ampar.Sejak kanak- kanak,Hatta memperoleh pendidikan agama yang kokoh dalam keluarga dan pendidikan modern yang baik. Ia menempuh pendidikan SR [Sekolah Rakyat]. ELS [Europese Lagere School],MULO [Meer Uitgebreid  Lager Onderwijs ],

Kritik Sosial dan Pers Nasional

Kritiksosialdapatdisampaikan melalaui wahana,mulai dari cara yang paling tradisional,seperti pepe [berjemurdiri],ungkapan – ungkapan sindiran melalui komunikasi antar personal dan komunikasi sosial,melalui berbagai pertunjukan sosial dan kesenian melalui komunikasi publik,seni sastra dan media massa.Media massa hingga kini dianggap paling efektif,populer,rasional serta institusional.Adapun jenis media massa yang paling efektif dan artikulatif dalam menyampaikan kritik sosial adalah pers [media cetak]

Diklat Jurnalistik Kader PKK

“ Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pulang dari mengikuti pelatihan ini ilmunya bisa bertambah  terutama dalam hal menulis, apalagi yang awalnya sudah memilki bibit keahlian menulis dengan pelatihan ini akan semakin terasah.”pesan Hj,Tjajuk Rendra Kresna dalam sambutanya sebagai ketua TP PKK Kabupaten Malang

Mereka  adalah para kader terbaik tingkat kecamatan. Yang tentu saja memiliki potensi yang mumpuni baik dalam hal pengetahuan maupun skil didalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Rakyat Melawan

Rakyat Melawan

………..Ketika bangsa ini menyatakan diri merdeka (Republik) relasi antara kekuasaan negara dan rakyat tidak lagi memola kekuasaan kolonial, tetapi jutsru memberi ruang terhadap eksperimen demokrasi.

Jika membaca tradisi perlawanan rakyat melawan kekuasaan ternyata sudah berlangsung lama, jauh sebelum bangsa ini mengumandangkan kemerdekaan. Cara rakyat melawan kekuasaan dari waktu ke waktu berbeda-beda bergantung penguasa dan zamannya. Ketika Nusantara dilambari dengan kehadiran negara-negara kecil yang mewujud dalam local states yang menyebar di berbagai kepulauan, perlawanan terhadap penguasa masih bersifat lokal

Napsu Besar, Kurang Tenaga

Pemenang dalam Pilkades juga menyisakan yang tidak terpilih sebagai bukti telah berlalunya kompetisi, disamping mereka yang tidak terpilih telah membuang ongkos besar terdapat pula Incumbent yang tidak bisa meneruskan duduknya di kursi kepala desa, bahkan ada calon Incumbent yang tertinggal 1046 selisih suara, sementara salah satu calon hanya mendulang kurang dari 860 suara, pemenang Pilkades Beji lebih bertenaga dibanding dua kompitetor lainya, berbeda halnya dengan desa Pucung Kidul, calon Incumbent memiliki daya yang sangat besar dengan perolehan 1810 suara dan meninggalkan pesaingnya dengan 1057 suara. Pilkades serentak di kecamatan Boyolangu yang digelar pada 21 Mei 2013 juga memastikan empat calon kepala desa Incumbent yang tidak meneruskan pegang “ stempel “ kepala desa, Moyoketen, Sobontoro, Beji, Serut. Sementara desa Tanjungsari, Kepuh, Wajak Kidul, Pucung Kidul, Boyolangu, Kendalbulur, kursi kepala desa masih tetap akan diduduki untuk enam tahun kedepan oleh orang yang sama.

Tidak semua calon yang tidak terpilih disebut sebagai kurang tenaga karena dalam Pilkades serentak itu terdapat dua desa yang bisa disebut sebagai “ lawan tanding di tempat tidur “ saja, bahkan salah satu calonnya disebut “ tidak bernafsu “, desa Kepuh dan Kendalbulur, meski para calon tetap duduk dilokasi yang dekoratif ala pengantin, sesengguhnya tidak terjadi peperangan yang sesengit seperti terjadi di desa lainya, bisa ditebak di kedua tempat ini langit tetap cerah dan oksigen tetap segar karena rendahnya suasana mistik dan kemenyan yang dibakar namun pastinya putaran rupiah juga minim karena tidak menarik para botoh, ini terjadi karena mereka yang dipilih adalah sepasang suami isteri yang juga Incumbent, sudah dipastikan mereka tetap akan “nggarap bengkok” siapapun yang terpilih. Sementara bagi puluhan calon kepala desa lainya yang tidak terpilih, masih ada peluang periode mendatang tentunya harus dengan tenaga penuh.

Awas! Daging Gelonggongan Beredar

Namanya “daging” bagian penting dari tubuh manusia maupun hewan,karena penting itulah selalu dibutuhkan dan menjadi bahah pembicaraan yang sering pula membawa korban, bahkan karena daging “secuil” mereka saling membunuh, ada heboh dendeng terkontaminasi daging celeng,pentol bakso dicampuri daging tikus,bahkan masih dijaman orde baru heboh daging babi dalam MSG. Akhir-akhir ini masyarakat disuguhi pemberitaan terkait kasus suap impor daging.Hampir semua media cetak maupun elektronik menjadikan kasus suap impor daging menjadi topik utama. Kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermula dari dugaan uang suap yang di berikan oleh direktur PT Indoguna Utama Juard Efendi dan Arya Abdi Effendi senilai 1,3 Milyar melalui Ahmad Fathanah kepada mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishak untuk pengurusan tambahan kuota Impor daging sapi kepada Menteri Pertanian Suswono yang juga merupakan petinggi PKS. Soal daging itu juga mengenai hebohnya berita wanita-wanita di sekeliling Ahmad Fathanah dan Lutfi Hasan Ishak yang jadi komsumsi publik.

Indonesia Menggugat

Seratus Dua Belas tahun yang lalu di sebuah kota di Jawa Timur Soekarno dilahirkan, 6 Juni 1901 tepatnya. Meski sangat terkenal dengan sebutan Bung Karno, Proklamator itu semula bernama Koesnososro Soekarno, penggantian nama menjadi hanya-Soekarno-saja, karena putra dari R. Sukemi Sosrodiharjo saat masa kecilnya sakit-sakitan, namun anak seorang guru itu menamatkan sekolah dasarnya pada usia 13 tahun di Mojokerto, sekolah dasar Bumi Putera namanya.

Kemudian ia melanjutkan ke sekolah dasar Belanda di Surabaya, anak dari bangsawan Bali dari garis ibunya itu tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto yang seorang pemimpin Serikat Islam. Putra Ida Ayu Nyoman Rai itu mulai berkiprah di dunia pergerakan saat ia menuntut pendidikan di HBS Surabaya. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan di Technische Hoge School [Institut Tehnologi] Bandung. Saat di Bandung itulah ia terus bergiat di bidang pergerakan. Gagasan-gagasannya mengenai dunia pergerakan makin dimatangkan saat ia memimpin sebuah kelompok studi kaum terpelajar di kota Kembang tersebut. Ia baca dan diskusikan berbagai literatur mutakhir sampai Ia lulus tahun 1925.