Pangan&Ekonomi

                       Angkat Potensi Lokal

Karangasem Forum Indonesia - Usai menggelar acara Lomba Hymne WHDI se-Kabupaten Karangasem, 9 Pebruari lalu  digelar Lomba Membuat Gebogan dari bahan buah lokal, dalam rangka membangkitkan gairah petani buah dan menekan intervensi buah import yang sangat deras.

Ketua WHDI Nyonya Sumawati Sukerana melaporkan, kegiatan Lomba Gebogan dari bahan buah lokal dimaksudkan untuk menggugah masyarakat terutama kaum Ibu umat Hindu agar dapat memanfaatkan buah lokal sebagai bahan membuat bebanten upakara. Tujuannya adalah untuk memberikan efek kebanggaan terhadap produk buah lokal yang cukup melimpah adanya. Disamping itu pemanfaatan buah lokal juga menguntungkan petani, dengan larisnya buah lokal harga ditingkat pasar akan meningkat sehingga dapat memberikan kesejahteran bagi petani.
Kegiatan yang digelar menyongsong HUT WHDI tahun ini sebelumnya juga dilaksanakan Lomba menyanyikan Hymne WHDI yang juga dimaksudkan untuk membangkitkan fanatisme wanita Hindu terhadap Agama dan seni budaya Bali. Oleh karena itu tahun ini pemaknaan menyongsong hari ulang tahun, mengandung misi untuk pengembangan pemahaman hakekat nilai keagamaan dan ritual dibidang upakara sehingga makin dalam dapat dihayati dan dilaksanakan.
Disamping Lomba juga dilaksanakan  melaksanakan gerakan perempuan menanam pohon di Dusun Purasana Wana Kerti Abang, Pemberian Bantuan dana kepada Yayasan Widya Susrama untuk membantu anak sekolah kurang mampu serta untuk kelancaran  pendidikan dan proses belajar, sekaligus  merencanakan mengasuh anak sejumlah 30 orang, mengikuti lomba Puja Trisandya tingkat SD dan SMP di Propinsi Bali, Lomba Dharma Wecana tingkat dewasa putri. Ditambahkan, Visi Wanita Hindhu yakni terwujudnya wanita Hindhu yang cerdas mandiri dan berbudi pekerti luhur dengan budaya organisasi modern. Sedangkan misinya antara lain konsolidasi organisasi, peningkatan SDM wanita Hindhu, menyempurnakan  bentuk kegiatan berbasis isue strategis sesuai tuntutan zaman dan misi keempat adalah pengembangan sifat positif dan berkarya.

Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH mengatakan itikad   WHDI aktif memberikan pencerahan bagi umat terhadap berbagai aspek-aspek agama Hindhu melalui Lomba Hymne maupun Gebogan berbahan dasar buah lokal dapat memperkaya pengetahuan WHDI dan umat memahami nilai-nilai agama Hidhu dalam kehidupan masyarakat.Ditambahkan,  peran WHDI dalam kancah pembangunan daerah memiliki makna penting mengingat pembangunan Karangasem dibangun atas basis budaya daerah. Sementara WHDI sendiri selaku lembaga umat Hindhu sudah selayaknya mengambil peran turut aktif mewujudkan visi Kabupaten,  agar benar-benar membudaya dikalangan masyarakat Karangasem,  sehingga tercipta ketahanan budaya Karangasem.  Disamping itu sesuai tantangan yang dihadapi,  WHDI juga diharapkan peduli terhadap pembangunan kemiskinan yang masih mewarnai Kabupaten Karangasem, yang terimplementasi kedalam program kerja secara riil.Keluar sebagai juara harapan 1, 2 dan 3 masing-masing Macang bebandem, Budakeling Bebandem dan Bukit Kec. Karangasem. Sedangkan Juara I, 2 dan 3 masing-masing Desa Sukedana Kubu, Tribuana, Abang dan Desa Tenganan Manggis. ( Deang Ahmadi sumber Humas )

Bupati Eka :sukses Program Gerbang Pangan Serasi  

Tabanan Forum Indonesia- Bupati  Ni Putu Eka Wiryastuti mengapresiasi suksesnya program Gerbang Pangan Serasi tepatnya di Banjar Riang Gede Desa Riang Tabanan, karena di desa ini berhasil mengembangkan usaha peternakan kelinci Tri Welu, kelompok ikan Mina Prasta serta Koperasi Wanita Tani Nadi Sari. Bupati perempuan pertama di Bali ini berkesempatan meninjau langsung usaha peternakan kelinci milik I Wayan Budiada, pada10 Pebruari lalu .

 Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan Ketut Warsiki, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan I Made Subagia serta beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan.Bupati Eka menyatakan rasa bangga dan  memberikan dorongan serta motivasi kepada para peternak, karena selain membantu menambah penghasilan para peternak, juga ikut mensukseskan program Gerbang Pangan Serasi yang merupakan salah satu program unggulan Pemkab Tabanan. "Kami selaku pemerintah akan terus berkomitmen memajukan pertanian dalam arti luas di Kabupaten Tabanan, karena selain mampu menambah perndapatan warga, juga membantu mensukseskan program Pemkab Tabanan," ujarnya.Pihaknya juga berharap para peternak maupun petani di Kabupaten Tabanan agar mampu mencintai profesinya, karena Tabanan diwariskan sumber daya alam yang melimpah tinggal bagaimana mengelola dengan maksimal, agar bisa diwariskan kepada anak cucu di kemudian hari," imbuhnya. 

Sementara I Wayan Budiada mengatakan, usaha ternak kelinci yang dirinya rintis merupakan sebuah hoby yang dijalankan dari 6 tahun yang lalu. Menurutnya, usaha peternakan kelinci ini mendapat bantuan modal dari pemerintah dan dibimbing langsung oleh Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian (BPTP). " Kami berterimakasih kepada Pemkab Tabanan atas bantuan modal dan bimbingannya. Mudah-mudahan usaha yang berawal dari hoby ini bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal," ujarnya.Budiada menambahkan, saat ini di Desa Riang terdapat 17 peternak kelinci, yang memelihara sekitar 100 ekor. Salah satu jenis kelinci yang dipelihara adalah kelinci New Zealand yang harganya mencapai  500 ribu per ekor.Setelah meninjau peternakan kelinci, Bupati Eka juga meninjau peternakan ikan kaper yang dilanjutkan dengan menandatangani buku KWT Nadi Sari.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Eka juga berkesempatan mencicipi Jeruk Greenkis yang merupakan hasil komoditi lokal dan berjanji akan memberikan bantuan mesin pelet bagi para kelompok tani ternak di Desa Riang.Sebelumnya, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti juga membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di SD No. 5 Penatahan, Kecamatan Penebel.  Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi, Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya,  Anggota DPRD Tabanan dan SKPD di Lingkungan Pemkab Tabanan. 

Dalam sambutannya, Camat Penebel IPA. Hendra Manik menjelaskan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Penebel. Diantaranya, di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta pemandangan terasering sawah yang dikemas dengan ekowisata. Dirinya menyatakan jika potensi yang dimiliki dikemas dengan apik, maka akan memiliki nilai ekonomi yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan ekonomi produktif berbasis kecamatan pada akhirnya akan menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di kecamatan,” jelasnya.

Sementara  Bupati Tabanan menyatakan, musrenbang yang digelar tiap tahunnya bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di tingkat bawah. Melalui musrenbang kecamatan tahun ini, dirinya berharap penataan manajemen pelayanan pemerintahan dan pembangunan ekonomi produktif berbasis kecamatan. “Saya berharap hasil yang diperoleh kali ini dapat dipertanggungjawabkan. Munculkan jati diri dari masing-masing kecamatan, sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat," harapnya.Pada kesempatan tersebut juga diisi dengan Tanya jawab dari masyarakat.( Ahmad Kusairi //hms)

                                       Bupati

                                      Ajak Sukseskan PBB P2

Trenggalek Forum Indonrsia - Launching Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan, Kamis 30 Januari 2014 merupakan bagian dari proses pengalihan PBB yang sebelumnya merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah. Hal ini tentunya juga sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang pajak daerah dan restribusi daerah yang baru yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2009 menggantikan undang-undang nomor 34 tahun 2000.

Acara Launching ini di hadiri oleh Bupati Trenggalek beserta Forpimda,PPTK, juga seluruh kepala Desa se Kabupaten Trenggalek. Menurut Bupati Trenggalek di sampaikan jika tahun ini merupakan tahun pertama diselenggarakannya (PBB P2) tentunya masih banyak hal yang harus dipelajari dan disempurnakan.Dalam launching ini bupati berharap sukses pelaksanaan PBB pada masa lalu yang telah dicapai, menjadi pendorong bagi kita semua jajaran pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengendorkan upaya mencapai dan mengulang sekses itu. “ Kerjasama yang telah terbangun dengan baik diantara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan para kolega di Kantor pelayanan pajak Pratama Tulungagung tidak akan surut dengan dialihkannya PBB P2 ini”, pinta Bupati.

Lebih lanjut Bupati meminta dukungan dan peran serta dari semua pihak baik di tingkat Desa atau Kelurahan,Kecamatan maupun Kabupaten untuk mensukseskan pemungutan PBB P2 ini. Tak lupa Bupati juga mengajak semua undangan yang hadir untuk menghargai semua para wajib pajak, karena dari merekalah sumber pembiayaan pembangunan dapat dikumpulkan.

Ditambahkan juga Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat memperhatikan tentang program raskin. Sebagai program nasional ajakan untuk mensukseskan program ini terus di gaungkan pemkab Trenggalek agar berjalan tepat sasaran. (edi mursid)

                                PBB-P2  Kini  Dikelola Pemkab.

Karangasem Forum Indonesia--Pemerintah pusat akhirnya serahkan pengelolaan PBB-P2 kepada Pemkab/Pemkot agar lebih maksimal memberi manfaat bagi masyarakat. Terkait hal tersebut 28 Januari kemarin  dilakukan penyerahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Pedesaan  ditandai penanda tanganan Berita Acara Serah Terima Basis Data PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Karangasem serta  Launching pembayaran PBB-P2 secara online pada counter BPD Cabang Karangasem di Wantilan setempat  diawali Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH.

Kadispenda I Nengah  Toya, SE, M.AP melaporkan,  dasar pelaksanaan kegiatan  adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 12 Tahun 2012 tentang PBB-P2. Maksud dan tujuan penyerahan pengelolaan PBB-P2 dari pemeritah pusat kepada pemerintah Kabupaten Karangasem,   untuk meningkatkan akses penerimaan penyetoran PAD melalui pemanfaatan layanan jasa perbankan, Memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka peningkatan PAD dan  Sebagai media informasi kepada seluruh masyarakat bahwa mulai 1 Januari 2014 PBB-P2 telah menjadi pajak daerah.Jumlah wajib pajak PBB-P2 tahun 2013 sebanyak 167.000 WP dan target penerimaan tahun 2014 sebesar  4.7 milyar, didukung  Perda No 12 Tahun 2012 tentang PBB-P2.  Sedangkan dibidang SDM telah melaksanakan Bintek kerjasama dengan Balai Diklat Keuangan Denpasar sebanyak 20 orang diikuti oleh Pejabat dan staf Dispenda yang akan melaksanakan kegiatan Pengelolaan PBB-P2.  Pendampingan persiapan Pendaerahan PBB-P2 bekerja sama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM. Jumlah tenaga yang disiapkan antara lain Penilai sebanyak 3 orang, Pemetaan sebanyak 3 orang, Pendataan sebanyak 8 orang, Pelayanan sebanyak 3 orang dan Operator Counsul (OC) sebanyak 2 orang. Sementara dukungan sarana prasarana meliputi  Gedung telah dilakukan renovasi gedung meliputi  ruang pelayanan, counter perbankan, ruang mediasi dan ruang tunggu serta mencetak Formulir SPPT, SSPD ditambah kesiapan Peralatan komputer, server, printonix, jaringan komputer, alat ukur, GPS, scaner dll dengan  Aplikasi menggunakan Sim PBB-P2 kerjasama dengan PSEKP-UGM. Kegiatan sosialisasi dilakukan di 8 Kecamatan yang diikuti oleh aparat kecamatan, lurah, kadus dan tokoh-tokoh masyarakat, Sosialisasi juga dilaksanakan melalui acara interaktif melalui radio dan media TV. Kerjasama pelaksanaan dilakukan dengan Bank Pembangunan Daerah Bali (Pemungutan Pajak PBB-P2 secara online.

Bupati Karangasem I Wayan Geredeg mengatakan, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi terhadap pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian kewenangan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sudah sepatutnya disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Salah satu langkah nyata yang dapat kita lihat dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah kebijakan ”local taxing power” yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur  pemberian kewenangan lebih besar kepada daerah dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan  serta pemberian kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah.

Pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 dipandang tepat karena Objek PBB-P2 ada di daerah kabupaten/kota, sehingga Pemda lebih mengetahui dan  memahami karakteristik dari objek dan subjeknya. Dengan didekatkannya pengelolaan PBB-P2 dapat mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan  meningkatkan PAD. Hal tersebut  dapat terwujud jika pengelolaan PBB-P2 dilakukan secara profesional, mencakup luas 839,54 km²,  jumlah penduduk 438.475 jiwa dengan jumlah wajib pajak PBB-P2 167.000 WPPengalaman pengelolaan PBB-P2 selama ini yang dilakukan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, masih mendapat beberapa permasalahan yang berkembang dikalangan masyarakat sebagai Wajib Pajak PBB-P2 seperti adanya SPPT ganda, tidak terbitnya ketetapan pajak, pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi riil tanah dan bangunan, tingginya kenaikan NJOP, maupun pelayanan PBB-P2 lainnya yang dikeluhkan masyarakat. Selama ini Dirjen  Pajak Kanwil Bali melalui KPP Paratama Gianyar melayani pengelolaan PBB-P2 melayani 4 Kabupaten yakni, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem mempegaruhi kualitas pelayanan.

PBB-P2 sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah, karena potensinya stabil dan meningkat tiap tahunnya. Pendapatan dari sektor pajak seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan habis dalam kurun waktu tertentu karena merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sementara Pajak Hotel dan Restoran relatif berfluktuasi dan sangat bergantung dengan kondisi keamanan regional dan global. Kondisi inilah yang mendasari bahwa Pendaerahan PBB-P2 merupakan potensi yang begitu besar sebagai penopang utama PAD Kabupaten Karangasem untuk tahun-tahun mendatang.Pencapaian pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)   sejak tahun 2011 terus meningkat yakni mulai pada awal tahun pengalihan 2011 realisasinya mencapai 1,6 milyar, tahun 2012 mencapai 3,7 milyar dan di tahun 2013 ini mampu mencatatkan angka realisasi sebesar 7,9 milyar. Peningkatan PAD Kabupaten Karangasem dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Tahun 2005 PAD Kabupaten Karangasem hanya 23,9 milyar  dan pada tahun 2013 telah mencapai 168,21 milyar.

Kanwil DJP Bali diwakili Kabid Kerjasama Extensifikasi dan Penilaian  Ir. Wiratmoko, MT mengatakan, pengalihan kewenagan pmugutan PBB-P2 kepada Pemda secara serentak dimulai tahun 2010 sedangkan untuk PBB-P2 dimulai tahun 2014. Dengan beralihnya menjadi pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Hadir saat itu Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Para pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan petugas BPD, KPP Pratama Gianyar, Kanwil DJP Bali serta jajaran Dispenda.( Daeng Ahmadi//hms)

                           PKH, MENGENTAS KEMISKINAN

Lumajang Forum Indonesia-- Salah satu komitmen penting pemerintah kita adalah menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, komitmen ini selaras dengan komitmen bangsa-bangsa di dunia melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium yang dikenal dengan Millennium Development Goals atau MDGs tahun 2015. Dalam kerangka itulah Program Keluarga Harapan didesain sebagai suatu program yang pro poor harus memberi kontribusi yang tinggi dalam mencapai target-target MDGs.
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional yang mulai diluncurkan tahun 2007. Program ini memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu, dan sebagai syarat atau imbalannya, RTSM penerima program harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. Tetapi mulai tahun 2012 basis bantuan kemudian diarahkan pada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak.
Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa keluarga adalah satu unit yang relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahtaraan, dan masa depan anak. Keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. PKH bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).
Di Kabupaten Lumajang, menurut Kepala Kantor Sosial Imam Suhadi pada10 Pebruari lalu pelaksanaan PKH dimulai pada tahun 2013. Pelaksanaan PKH Tahun anggaran 2013 melalui penyaluran dana bantuan bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) ini berlangsung dari tanggal 8 Januari hingga 18 Januari 2014 di 21 Kecamatan. Kabupaten Lumajang mendapatkan dana bantuan PKH sebesar 8.357.900.000,00 rupiah yang diperuntukkan bagi 14.238 KSM peserta PKH. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh para pendamping, terealisasi kepada 14.024 KSM peserta PKH yang eligible dengan total dana bantuan yang tersalur 8.236.075.000,00 rupiah.
“Penyalurannya melalui PT. Pos Indonesia,“ kata Kepala Kantor Sosial Imam Suhadi. Dana bantuan 121.825.000,00 rupiah untuk 214 KSM peserta PKH yang tidak diambil, lanjut Imam Suhadi, dikarenakan sudah mampu dan tidak mau mengambil, bepergian atau merantau keluar kota atau keluar negeri, pindah alamat dan tidak ditemukan alamatnya. Dana yang tidak diambil tersebut langsung dikembalikan ke kas Negara melalui PT. Pos Indonesia.
Imam Suhadi mengatakan, untuk ketentuan penerima bantuan PKH adalah KSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada KSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH berdasarkan data BPS dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program.
Bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.
Bantuan tunai PKH akan diterimakan setiap 3 bulan sekali. Harapannya semua KSM dapat memenuhi kebutuhan gizi dan biaya sekolah sehingga anak-anak KSM dapat menyelesaikan sekolah sesuai wajar dikdas 9 tahun. ” Pada bulan Maret 2014 akan direalisasikan dana bantuan PKH tahun Anggaran 2014 dari APBN dan dari APBD akan disalurkan dalam bentuk paket untuk anak sekolah,” pungkas Imam Suhadi . (Joko//humaslmj/)

                           Bupati Buka Rakerda Dekopinda

Tulungagung Forum Indonesia -  Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, pada , 5 Februari yang lalu  membuka Rapat Kerja Daerah ( Rakerda ) Dewan Koperasi Daerah ( Dekopinda ) Kabupaten Tulungagung.Pembukaan Raker yang diikuti 250 peserta.juga dihadiri Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM serta Kepala SKPD Terkait Lingkup Pemkab Tulungagung Menurut Ketua Panitia kegiatan Drs. H Supardi, MM maksud dan tujuan digelarnya Rakerda kali ini adalah untuk memberikan laporan pertangggung jawaban pelaksanaan rencana kerja Dekopinda Kabupaten Tulungagung tahun 2013, yang berisi kegiatan pembinaan dan pengembangan kemampuan koperasi dalam kedudukannya sebagai sistem dan pelaku ekonomi nasional. Serta untuk mendapatkan tanggapan, saran dan pendapat masyarakat koperasi Kabupaten Tulungagung tentang kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat . Bupati Tulungagung dalam sambutanya diacara rakor ini diantaranya mengatakan  bahwa dekopinda mempunyai kedudukan dan fungsi ganda, di satu pihak sebagaik organisasi independen dan otonom memperjuangkan cita – cita dan aspirasi gerakan koperasi dilain pihak sebagai mitra pemerintah untuk itu bupati berpesan melalui raperda ini kepada seluruh Gerakan Koperasi untuk senantiasa selalu berbenah diri dan menjaga jati diri koperasi,”dekopin mempunyai kedudukan dan fungsi ganda, disatu pihak sebagai organisasi independen dan otonom memperjuangkan cita cita dan aspirasi gerakan koperasi, dilain pihak sebagai mitra pemerintah dalam membantu dan memandu tercapainya program pembangunan nasional sektor koperasi utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 beserta memori penjelasannya. koperasi mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian rakyat, hal ini telah dibuktikan ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan tahun 2008. dan pada saat itu pula memiliki daya tahan yang luar biasa, menjadi sandaran utama dalam menciptakan lapangan kerja serta menahan tingkat kemiskinan yang terus menurun. kita bisa melihat bagaimana kegigihan para penggiat koperasi dan bagaimana kita harus memetik pelajaran dalam membangun ekonomi rakyat.  melalui rakerda dekopinda ini  saya mengharapkan kepada seluruh gerakan koperasi di kabupaten tulungagung senantiasa selalu berbenah diri dan menjaga jati diri koperasi. apabila pengelolaan koperasi mengalami gangguan dan bahkan bermasalah, maka segeralah berkonsultasi dan berkoordinasi kepada koperasi skundairnya , dinas koperasi umk dan m, serta dekopinda. “, tegas Bupati. Dalam kesepatan ini Bupati mengintruksikan supaya Koperasi yang ada di Kabupaten Tulungagung bersama - sama secepatnya merumuskan solusi terbaik dalam menangani permasalahan dan gangguan yang dialami koperasi ,“selanjutnya jajaran koperasi skundair, dinas koperasi umk dan m serta dekopinda secara  bersama-sama secepatnya merumuskan solusi terbaik, sehingga dengan demikian permasalahan dan gangguan yang dialami koperasi dapat diatasi dan diselesaikan sedini mungkin. untuk itu saya intruksikan kepada dinas koperasi umk dan m, membantu dekopinda agar seluruh koperasi yang ada di kabupaten tulungagung menjadi anggota dekopinda, dalam rangka memudahkan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi di tulungagung, secara besama-sama, “ Instruksi Bupati dihadapan para peserta Rakerda yang hadir. ( Imam Rofi;i/ Humas )

                     Pasar Tani Tingkatkan Keuntungan Petani

Pemberdayaan sektor riil dan UMKM yang berbasis pada sektor pertanian merupakan faktor pengungkit yang dapat meningkatkan PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto )Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri bekerjasama dengan sektor publik maupun sektor swasta menyelenggarakan Pasar Tani dan Intermediasi Perbankan selama dua hari (6 s/d 7 Nop 2013-red) di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.Kegiatan Pasar Tani dan Intermediasi Perbankan serta fasilitasi Kemitraan Agribisnis merupakan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam upaya mendekatkan antara pelaku ekonomi khususnya petani dengan perbankan dalam rangka mempermudah petani mengakses kredit program pemerintah. Kredit program pemerintah ini diluncurkan dalam mengeliminir ketergantungan petani terhadap tengkulak atau rentenir meskipun dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi.

Wakil Bupati Kediri   H. Masykuri dalam acara tersebut mengharapkan dengan adanya pasar tani dan intermediasi perbankan akan terjalin kemitraan dalam jangka waktu yang lama dan saling menguntungkan baik petani, pedagang, maupun konsumen akhir karena adanya jaminan kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas produk yang dihasilkan.

Keberhasilan budidaya tanaman tidak hanya ditentukan teknik budidaya yang baik. Akan tetapi sangat ditentukan oleh benih yang digunakan. Kabupaten Kediri yang bisa dikatakan sebagai gudang benih nasional yang ditandai dengan banyaknya pengusaha benih yang berada di Kabupaten Kediri menjadi pelopor dalam melepas varietas benih yang mempunyai keunggulan. Dalam waktu yang tidak lama akan dilepas Varietas Nanas PK-1 kependekan dari Pasir Kelud-1 yang merupakan Nanas masa depan dengan banyak keunggulan. Tambah H. Masykuri

Melalui Pasar Tani ini , petani bisa menjual produk produk pertanian langsung ke konsumen ,sehingga keuntungan yang diterima petani akan lebih meningkat dan konsumen mendapatkan harga yang murah. (Hernowo Sumbe: Humas)

Ngawi :

Menuju Sentra Produksi Nasional

Kunjungan Wakil Menteri Pertanian Dr. Rusman Heriawan di Desa Karang banyu, Widodaren dan Desa Ngompro Kecamatan Pangkur, pada 22 Nopember yang lalu meninggalkan optimisme bagi para petani. Dalam kunjungan untuk kedua kalinya di Kabupaten Ngawi, Wamentan mengungkapkan bahwa kedatangannya kali ini ingin melihat secara langsung keberhasilan Ngawi dalam mengembangkan padi hibrida dan sekaligus menyatakan ke depannya Ngawi akan dijadikan sebagai sentra produksi benih padi hibrida nasional.
Dalam sambutannya didepan Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar ST, beserta jajaran Dinas dan Instansi terkait Kab. Ngawi, Dirjen Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kadin Pertanian Provinsi Jawa Timur, dan kelompok tani yang hadir, Wamentan menyatakan bahwa melalui panen raya padi hibrida di tengah cuaca kemarau yang ekstrim ini, membuktikan kegigihan, kerja keras sekaligus keberhasilan petani Ngawi dalam pengembangan padi hibrida.
Lebih Lanjut Wamentan juga menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan padi hibrida di Ngawi ini, akan memberikan dampak positif bagi pengembangan pertanian baik dalam skala Nasional maupun Provinsi. Secara umum, Provinsi Jawa Timur sampai saat ini masih dalam posisi yang sangat menentukan bagi pembangunan pertanian secara nasional karena dari 5 komunitas pangan utama yang sekaligus juga menjadi 5 target Pemerintah dalam usaha swasembada pangan seperti jagung, padi, gula, kedelai, dan produksi ternak sapi, hingga saat ini masih dominan dipegang oleh Jawa Timur. Sementara untuk Kabupaten Ngawi, menurut data di Kementerian Pertanian, produksi beras di Kabupaten Ngawi hingga saat ini terbesar ke 4 di Jawa Timur setelah Jember, Banyuwangi dan Lamongan. Fakta yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sehingga kalau di Ngawi saat ini akan dikembangkan menjadi sentra benih padi hibrida, tentu akan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah.
Pendapat senada juga di ungkapkan oleh Ir. Satoto, pemulia padi dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi. Menurutnya, keberhasilan pengembangan padi hibrida sembada khususnya di Ngawi ini sangat mengejutkan mengingat pemeliharaan padi jenis hibrida memerlukan penangangan yang spesifik. “ kalau biasanya petani menengok sawahnya seminggu sekali atau sebulan sekali, untuk padi hibrida minimal 2 atau 3 hari sekali harus ditengok, selain itu pemberian pupuknya pun tidak boleh kurang atau lebih, harus pas sesuai takaran, karena kalau tidak padi akan layu. Makanya saya heran sekaligus kagum, di Ngawi kok sekarang bisa panen, dan dari hasil panen rencananya akan dibuat benih, benar benar luar biasa in i”, ujarnya disambut tepuk tangan meriah dari para petani yang memadati aula Desa Ngompro. Lebih lanjut  Satoto juga mengungkapkan bila keberhasilan pengembangan padi hibrida khususnya di Ngawi memberikan rasa optimis untuk memenuhi target nasional ketahanan pangan khususnya padi dimana untuk tahun 2014 nanti adalah 76 juta ton padi, naik sekitar 4 juta ton dari sekarang. Pihaknya selaku peneliti akan selalu siap untuk membantu petani khususnya dalam pengembangan padi hibrida karena dalam perjalananya tak jarang menerapkan ilmu pertanian modern yang belum sepenuhnya bisa dimengerti oleh petani dan kedisiplinan tinggi sebagai syarat mutlak keberhasilannya. Teknologi padi hibrida merupakan hasil riset terkini dalam pemuliaan padi. Banyak ahli pertanian mengakui bahwa dengan teknologi hibrida akan mampu mengatasi persoalan pangan dunia.
Sebagai negara agraris dengan kelimpahan sumberdaya genetik, Indonesia telah mampu menguasai teknologi hibrida, sehingga mampu berkompetisi dengan para peneliti dari luar negeri. Padi Hibrida Varietas sembada 168 yang dibudidayakan di Ngawi dapat dipanen bisa lebih cepat atau lebih lambat dari 113 hari tergantung dari kondisi iklim, kesuburan tanah di lapangan dan teknik budidaya yang dilakukan. Tanaman padi hibrida tidak selalu lebih manja dibandingkan dengan padi lain. Memang, jika dibandingkan dengan padi lokal, padi hibrida membutuhkan perhatian yang lebih tinggi. Padi lokal lebih bandel, tetapi hasil panennya lebih rendah sehingga wajar bila padi hibrida membutuhkan perhatian lebih karena akan menghasilkan produksi padi yang tinggi. Varietas hibrida dihasilkan dari perkawinan dua tetua yang bersifat galur murni. Hasil perkawinan tersebut menghasilkan sifat istimewa terutama sifat produksi yang tinggi melebihi kedua tetuanya. Tanaman hibrida berbeda dengan tanaman bukan hibirida.Biji tanaman hibrida tidak dapat ditanam lagi sebagai bibit karena hasilnya akan sangat rendah yaitu hanya 30 persennya. Misalnya, hibrida menghasilkan 14 ton per hektar, jika panennya ditanam sebagai benih maka hasil panen dari benih tersebut paling tinggi 4 ton per hektar.

Sementara itu, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar ST, juga mengungkapkan optimisme dan harapannya pada pengembangan padi hibrida di Ngawi dimana setiap tahunnya, Ngawi menghasilkan tak kurang 705 ribu ton padi dengan 20 persennya dikonsumsi dan 80 persen untuk penyediaan ketahanan pangan. Bisa dikatakan kebutuhan pangan khususnya dari padi untuk Kabupaten Ngawi tercukupi, namun dengan pengembangan padi hibrida yang mampu menghasilkan lebih banyak, dan secara ekonomis sangat menguntungkan dari sisi penjualan benih, maka Pemkab Ngawi selalu siap untuk membantu. “Dari demplot benih 1 hektar, bisa menghasilkan hasil maksimal 3 ton dan minimal 1 ton. Di musim kemarau ini, Ngawi masih bisa panen sekitar 85 persennya dari keseluruhan lahan pertanian dan ini pantas kita syukuri. yang pasti apapun usahanya selama itu bisa membuat petani Ngawi sejahtera, Pemerintah akan selalu mendukung” Ujar Wabup.( Jatmiko sumber Humas )

Bupati Ngawi Kukuhkan Konsultan Keuangan Mitra Bank

Bertempatdi Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi pada 13 Nopember lalu diselenggarakan Pengukuhan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Acara yang dihadiri Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono, Wakil Bupati Onny Anwar, ST, Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kediri Ngatisno, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ngawi, Ketua Kadinda Kabupaten Ngawi,Kepala Cabang BPR se-Kabupaten Ngawi, Para Kepala SKPD dan pejabat terkait.
Dalam sambutannya  Ngatisno menjelaskan bahwa usaha mikro kecil dan menengah memegang peran strategis pada perekonomian nasional, tetapi perkembangan UMKM terbelenggu beberapa persoalan, antara lain : 1. sulitnya permodalan, 2. sulitnya mengakses informasi mengenai permodalan dari akses perbankan. Bank Indonesia kesulitan mendapatkan UMKM yang potensial, visibel yang layak mendapatkan pembiayaan. Melihat lambatnya perkembangan UMKM di Indonesia maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden, ditindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Jatim, yang selanjutnya memerintahkan bupati/walikota untuk membentuk KKMB di wilayah kabupaten masing-masing.

Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono dalam sambutanya mengatakan pengukuhan KKMB adalah untuk menghubungkan perbankan dengan dunia usaha, diharapkan apa yang diprogramkan perbankan bisa sampai kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Secara garis besar negara di dunia ada tiga katagori: negara produksi, perdagangan, pembeli. Negara kita menyekolahkan pemuda Indonesia bertujuan untuk menggali potensi indonesia agar menjadi negara produksi.(Jatmiko sumber Humas )