Pemerintahan

                           Gubernur Sambangi Bupati Bangli
Bangli Forum Indonesia--Gubernur Made Mangku Pastika 23 Januari lalu menyambangi kantor bupati Bangli,didampingi Wagub Sudikerta ,gubernur mensinkronisasikan program pemerintah propinsi dan pemerintah kabipaten. “ Sinkronisasi diperlukan agar program-program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak tumpang tindih atau beberapa prioritas menjadi terlupakan,” ujar Pastika

Rombongan yang juga diikuti kepala SKPD lingkup pemprov Bali diterima langsung bupati Bangli,I Made Gianyar.Bangli Sebagai salah satu kabupaten yang menjadi prioritas program penanggulangan kemiskinan,  selain  Karangasem, Buleleng dan Klungkung, angka kesmiskinan Bangli mencapai 5,6 persen dibawah angka kemiskinan Provinsi secara keseluruhan yang berada di angka 3,9 persen. Dengan kata lain Bangli menyumbang angka kemiskinan yang besar di Bali, dan ini menjadi pekerjaan rumah Pemprov Bali  untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. “Saya meminta kepada Bupati, agar segera merinci keperluan kabupaten Bangli, dan setor ke provinsi, agar bisa segera dianggarkan di Provinsi, kalau bisa sebelum maret semua sudah lengkap,” tegas Pastika. Pastika minta program-program yang diusulkan oleh Bangli pun harus sinergi dengan program provinsi. Untuk mempercepat mengurangi angka kemiskinan, Pastika memprsilahkan Bangli untuk meminta tambahan unit Simantri atau Gerbangsadu untuk meningkatkan perekonomian warga di desa. Pastika juga meminta agar Bangli bekerja lebih keras untuk menggenjot PAD dengan tidak hanya bertopang pada pertanian dan perkebunan , namun mulai melirik sektor pariwisata. “Cari juga dari Pariwisata, namun jangan tinggalkan pertanian, jadi kalau bisa buatlah konsep pariwisata yang ditopang oleh pertanian,” pungkasnya.

 Di paparkan oleh Bupati Bangli, I Made Gianyar,  bahwa Bangli selama ini Bangli sudah bekerja sangat keras.  Bupati menambahkan Bangli seperti tertatih-tatih mengejar ketingggalannya dari Kabupaten yang lain, ini tak lain karena minimnya dana dan keterbatasan SDM.  Gianyar menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan memohon  saran Gubernur langsung untuk menselaraskan program-program pembangunan pro rakyat di Bangli. Gianyar juga menambahkan bahwa untuk program-program pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangli, sudah disinergikan dengan program-program Pemprov. “Bangli sudah meneruskan program Bali Mandara, selain juga program-program milik pemerintah kabupaten Bangli sendiri yang pro rakyat, “ ujar Gianyar. Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, beserta jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Bangli. ( Daeng Ahmadi /hms)

                                PBB-P2  Kini  Dikelola Pemkab.

Karangasem Forum Indonesia--Pemerintah pusat akhirnya serahkan pengelolaan PBB-P2 kepada Pemkab/Pemkot agar lebih maksimal memberi manfaat bagi masyarakat. Terkait hal tersebut 28 Januari kemarin  dilakukan penyerahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Pedesaan  ditandai penanda tanganan Berita Acara Serah Terima Basis Data PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Karangasem serta  Launching pembayaran PBB-P2 secara online pada counter BPD Cabang Karangasem di Wantilan setempat  diawali Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH.
Kadispenda I Nengah  Toya, SE, M.AP melaporkan,  dasar pelaksanaan kegiatan  adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 12 Tahun 2012 tentang PBB-P2. Maksud dan tujuan penyerahan pengelolaan PBB-P2 dari pemeritah pusat kepada pemerintah Kabupaten Karangasem,   untuk meningkatkan akses penerimaan penyetoran PAD melalui pemanfaatan layanan jasa perbankan, Memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka peningkatan PAD dan  Sebagai media informasi kepada seluruh masyarakat bahwa mulai 1 Januari 2014 PBB-P2 telah menjadi pajak daerah.Jumlah wajib pajak PBB-P2 tahun 2013 sebanyak 167.000 WP dan target penerimaan tahun 2014 sebesar  4.7 milyar, didukung  Perda No 12 Tahun 2012 tentang PBB-P2.  Sedangkan dibidang SDM telah melaksanakan Bintek kerjasama dengan Balai Diklat Keuangan Denpasar sebanyak 20 orang diikuti oleh Pejabat dan staf Dispenda yang akan melaksanakan kegiatan Pengelolaan PBB-P2.  Pendampingan persiapan Pendaerahan PBB-P2 bekerja sama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM. Jumlah tenaga yang disiapkan antara lain Penilai sebanyak 3 orang, Pemetaan sebanyak 3 orang, Pendataan sebanyak 8 orang, Pelayanan sebanyak 3 orang dan Operator Counsul (OC) sebanyak 2 orang. Sementara dukungan sarana prasarana meliputi  Gedung telah dilakukan renovasi gedung meliputi  ruang pelayanan, counter perbankan, ruang mediasi dan ruang tunggu serta mencetak Formulir SPPT, SSPD ditambah kesiapan Peralatan komputer, server, printonix, jaringan komputer, alat ukur, GPS, scaner dll dengan  Aplikasi menggunakan Sim PBB-P2 kerjasama dengan PSEKP-UGM. Kegiatan sosialisasi dilakukan di 8 Kecamatan yang diikuti oleh aparat kecamatan, lurah, kadus dan tokoh-tokoh masyarakat, Sosialisasi juga dilaksanakan melalui acara interaktif melalui radio dan media TV. Kerjasama pelaksanaan dilakukan dengan Bank Pembangunan Daerah Bali (Pemungutan Pajak PBB-P2 secara online.
Bupati Karangasem I Wayan Geredeg mengatakan, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi terhadap pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian kewenangan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sudah sepatutnya disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Salah satu langkah nyata yang dapat kita lihat dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah kebijakan ”local taxing power” yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur  pemberian kewenangan lebih besar kepada daerah dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan  serta pemberian kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah.

Pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 dipandang tepat karena Objek PBB-P2 ada di daerah kabupaten/kota, sehingga Pemda lebih mengetahui dan  memahami karakteristik dari objek dan subjeknya. Dengan didekatkannya pengelolaan PBB-P2 dapat mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan  meningkatkan PAD. Hal tersebut  dapat terwujud jika pengelolaan PBB-P2 dilakukan secara profesional, mencakup luas 839,54 km²,  jumlah penduduk 438.475 jiwa dengan jumlah wajib pajak PBB-P2 167.000 WPPengalaman pengelolaan PBB-P2 selama ini yang dilakukan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, masih mendapat beberapa permasalahan yang berkembang dikalangan masyarakat sebagai Wajib Pajak PBB-P2 seperti adanya SPPT ganda, tidak terbitnya ketetapan pajak, pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi riil tanah dan bangunan, tingginya kenaikan NJOP, maupun pelayanan PBB-P2 lainnya yang dikeluhkan masyarakat. Selama ini Dirjen  Pajak Kanwil Bali melalui KPP Paratama Gianyar melayani pengelolaan PBB-P2 melayani 4 Kabupaten yakni, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem mempegaruhi kualitas pelayanan.
PBB-P2 sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah, karena potensinya stabil dan meningkat tiap tahunnya. Pendapatan dari sektor pajak seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan habis dalam kurun waktu tertentu karena merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sementara Pajak Hotel dan Restoran relatif berfluktuasi dan sangat bergantung dengan kondisi keamanan regional dan global. Kondisi inilah yang mendasari bahwa Pendaerahan PBB-P2 merupakan potensi yang begitu besar sebagai penopang utama PAD Kabupaten Karangasem untuk tahun-tahun mendatang.Pencapaian pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)   sejak tahun 2011 terus meningkat yakni mulai pada awal tahun pengalihan 2011 realisasinya mencapai 1,6 milyar, tahun 2012 mencapai 3,7 milyar dan di tahun 2013 ini mampu mencatatkan angka realisasi sebesar 7,9 milyar. Peningkatan PAD Kabupaten Karangasem dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Tahun 2005 PAD Kabupaten Karangasem hanya 23,9 milyar  dan pada tahun 2013 telah mencapai 168,21 milyar.

Kanwil DJP Bali diwakili Kabid Kerjasama Extensifikasi dan Penilaian  Ir. Wiratmoko, MT mengatakan, pengalihan kewenagan pmugutan PBB-P2 kepada Pemda secara serentak dimulai tahun 2010 sedangkan untuk PBB-P2 dimulai tahun 2014. Dengan beralihnya menjadi pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Hadir saat itu Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Para pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan petugas BPD, KPP Pratama Gianyar, Kanwil DJP Bali serta jajaran Dispenda.( Daeng Ahmadi//hms)

                 Transmigration Award 2013

             Hadiah Akhir Tahun Ngawi

Ngawi Forum Indonesia -Bupati Ngawi Ir. H Budi Sulistyono 3 Desember 2013 lalu menerima anugerah Transmigration Award dari  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

Anugerah Transmigration Award 2013 itu diserahkan Muhaimin Iskandar kepada Bupati Ngawi dalam kategori Makarti Nayotama sebagai daerah asal transmigrasi yang memiliki kebijakan unggul dalam penyelenggaraan transmigrasi di daerahnya.  Para penerima penghargaan Transmigration Award 2013 terdiri dari tujuh provinsi, 37 kab/kota daerah asal, serta 12 provinsi dan 47 kab/kota daerah tujuan. Penghargaan juga diberikan kepada 22 pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri.
Kabupaten Ngawi memiliki kontribusi besar dalam memberikan pelayanan dan fasilitas bagi transmigran tidak hanya dalam bentuk program namun juga dalam bentuk sokongan anggaran dari APBD berupa fasilitas misalnya di gorontalo, saat transmigran belum mendapatkan fasilitas listrik dan KB, Pemkab Ngawi memfasilitasi  bekerjasama dengan Pemda setempat.Catatan Koran ini dari Ngawi dalam angka menunjukan jumlah Transmigrasi dari kabupaten ini pada 2008 terdapat 55 jiwa,2009 sejumlah 39 jiwa ,2010 memberangkatkan 243 jiwa,sedang pada 2011 diberangkatkan 167 jiwa ( Jatmiko)

               PBB P2 Menjadi Pajak Daerah

Nganjuk Forum Indonesia -  Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman dan irektur Operasional Bank Jatim Eko Antono menandatangani berita acara serah terima system aplikasi, basis data dan soft copy peta PBB P2 pada Jum’at, 10 Januari 2014. Acara tersebut juga bersamaan dengan lounching Bank Jatim sebagai tempat pembayaran PBB P2 serta relokasi kantor kas Bank Jatim Pemda Nganjuk.

  memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.( De Ariani Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 , pengalihan Pajak Bumi dan bangunan menjadi pajak daerah efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Hal tersebut diatur pada pasal 182 yang berbunyi MENKEU dan MENDAGRI mengatur tahapan persiapan pengalihan dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

Pengalihan ini harus disikapi dengan baik bagi pemerintah daerah yang belum sama sekali menguasai pengelolaan PBB sampai saat ini. Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus mempersiapkan SDM maupun sistem informasi yang akan digunakan untuk mengelola PBB. Dalam hal SDM terutama yang paling berat adalah penilaian obyek pajak. SDM harus mengetahui struktur biaya dari pembentukan NJOP berdasarkan pengamatan di lapangan.Sedangkan berikutnya adalah sistem informasi yang tidak kalah pentingnya dengan SDM dimana sistem ini nanti yang akan mengelola data PBB mulai dari pendataan obyek pajak, layanan wajib pajak sampai dengan pembayaran PBB.

Tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota, seperti memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah),

E-Procurement Award;

Bukti Pemkab. Blitar Tingkatkan Pelayanan Yang Transparan Dan Akuntabel

Blitar Forum Indonesia-Sejak diterapkannya e-Procurement  melalui  layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bagi  Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (KLDI) di seluruh Indonesia Tahun 2011, kali pertama Kabupaten Blitar mendapatkan penghargaan e-Procurement Award Tahun 2013 Kategori Kinerja Sistem Elektronik. Penghargaan ini sebagai apresiasi KLDI di Indonesia yang berhasil melakukan sosilaisasi pelayanan barang dan jasa secara elektronik kepada masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Sehingga mampu menjaring lebih banyak penyedia, serta kredibilitas pengadaan Indonesia dapat diperhitungkan dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat akan praktik pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, dan bebas korupsi.  Demikian disampaikan  Budi Kusumo, Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Blitar di ruang kerjanya, pada 8 Januari lalu.

            Lebih lanjut diungkapkannya, Pemerintah Kabupaten Blitar sangat bersyukur dengan penghargaan tersebut. Ini merupakan bukti bahwa, Pemkab. Blitar sangat berkomitmen untuk menjalankan LPSE dengan serius. Juga sebagai langkah  pencegahan dan pemberantasan korupsi, menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Harapannya kedepan, penghargaan serupa juga kembali diraih oleh Kabupaten Blitar. Pelayanan kepada masyarakat melalui LPSE ini juga makin meningkat.

            Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang mewajibkan setiap K/L/D/I untuk melaksanakan seluruh/sebagian kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengadaan barang/jasa secara elektronik antara lain untuk: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Sekedar catatan, Penerapan e-Procurement melalui LPSE  menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hingga kini sudah terdapat sekitar 539 LPSE di seluruh Indonesia. (Dodik/Humas)

          RSUD Gambiran Tetap Layani Pasien Jamkesda

Kediri Forum Indonesia —Manajemen Rumah Sakit Gambiran Kota tetap melayani pasien prasejahtera dari luar Kota Kediri meski ditengarai pasien prasejahtera belum masuk ke BPJS yang dimulai tahun 2014 ini.

Pihak RSUD Gambiran tidak berani menolak pasien dari wilayah luar Kota Kediri seperti Kabupaten Kediri atau wilayah lainnya di masa transisi perubahan aturan terkait pelayanan kesehatan yang kesemuanya harus masuk ke BPJS.Tri krisminarko Wakil Direktur pelayanan RSUD Gambiran Kota Kediri mengatakan, rumah sakit tidak berhak melakukan penolakkan perawatan terhadap pasien yang masuk dari wilayah manapun sebab sejauh ini bila sesuai prosedur yang telah dijalani pasien yang sebelumnya masuk Jamkesda .“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien,karena pasien yang mengalami sakit harus segera ditangani.Dan kalau dimasa peralihan ini nanti secara teknis akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut ke pihak penjamin kesehatan,”ungkapnya,pada 10 Januari lalu

Sementara itu Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelem Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tidak melayani warga miskin pengguna SKTM pascaperalihan ke jaminan kesehatan ke program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan memberikan beban pasien umum saat perawatan.“Kami sudah lakukan rapat internal dan untuk pengguna SKTM (surat keterangan tidak mampu) tetap kami layani dan dianggap pasien umum,” kata Bagian Hubungan Masyarakat RSUD Pelem Pare, A Raziq di Kediri.

Ia mengatakan, sebelum ada program BPJS tersebut, warga pengguna SKTM dilayani secara gratis, sama seperti warga pengguna jaminan kesehatan lain yaitu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ataupun jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).Pihaknya menyebut, biaya perawatan dan pengobatan warga pengguna SKTM sebelumnya dibebankan pada anggaran di pemda, namun karena adanya peralihan program, sampai saat ini masih belum ada kejelasan tentang yang menanggung biaya dari warga pengguna SKTM tersebut.“SKTM dulu pemda, tapi sampai saat ini belum ada keterangan dan keputusan dari pemda,” jelasnya.Ia menegaskan, rumah sakit tidak akan menolak pasien yang berobat, namun karena belum ada keterangan dari pemda untuk warga pengguna SKTM akan diberikan beban biaya seperti pasien pada umumnya.

Pihaknya menyebut, setiap bulan rata-rata ada sekitar 300 pasien yang berobat, dan sekitar 50 di antaranya menginap. Dari jumlah itu, sekitar 90 persen di antaranya warga miskin pengguna kartu jaminan kesehatan baik Jamkesmas, Jamkesda, ataupun warga pengguna SKTM.( Hernowo

                     Transmigration Award 2013

                Hadiah Akhir Tahun Ngawi

Ngawi Forum Indonesia -Bupati Ngawi Ir. H Budi Sulistyono 3 Desember 2013 lalu menerima anugerah Transmigration Award dari  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

Anugerah Transmigration Award 2013 itu diserahkan Muhaimin Iskandar kepada Bupati Ngawi dalam kategori Makarti Nayotama sebagai daerah asal transmigrasi yang memiliki kebijakan unggul dalam penyelenggaraan transmigrasi di daerahnya.  Para penerima penghargaan Transmigration Award 2013 terdiri dari tujuh provinsi, 37 kab/kota daerah asal, serta 12 provinsi dan 47 kab/kota daerah tujuan. Penghargaan juga diberikan kepada 22 pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri.

Kabupaten Ngawi memiliki kontribusi besar dalam memberikan pelayanan dan fasilitas bagi transmigran tidak hanya dalam bentuk program namun juga dalam bentuk sokongan anggaran dari APBD berupa fasilitas misalnya di gorontalo, saat transmigran belum mendapatkan fasilitas listrik dan KB, Pemkab Ngawi memfasilitasi  bekerjasama dengan Pemda setempat.Catatan Koran ini dari Ngawi dalam angka menunjukan jumlah Transmigrasi dari kabupaten ini pada 2008 terdapat 55 jiwa,2009 sejumlah 39 jiwa ,2010 memberangkatkan 243 jiwa,sedang pada 2011 diberangkatkan 167 jiwa ( Jatmiko) 

               PBB P2 Menjadi Pajak Daerah

Nganjuk Forum Indonesia -  Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman dan irektur Operasional Bank Jatim Eko Antono menandatangani berita acara serah terima system aplikasi, basis data dan soft copy peta PBB P2 pada Jum’at, 10 Januari 2014. Acara tersebut juga bersamaan dengan lounching Bank Jatim sebagai tempat pembayaran PBB P2 serta relokasi kantor kas Bank Jatim Pemda Nganjuk.

   Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 , pengalihan Pajak Bumi dan bangunan menjadi pajak daerah efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Hal tersebut diatur pada pasal 182 yang berbunyi MENKEU dan MENDAGRI mengatur tahapan persiapan pengalihan dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

Pengalihan ini harus disikapi dengan baik bagi pemerintah daerah yang belum sama sekali menguasai pengelolaan PBB sampai saat ini. Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus mempersiapkan SDM maupun sistem informasi yang akan digunakan untuk mengelola PBB. Dalam hal SDM terutama yang paling berat adalah penilaian obyek pajak. SDM harus mengetahui struktur biaya dari pembentukan NJOP berdasarkan pengamatan di lapangan.Sedangkan berikutnya adalah sistem informasi yang tidak kalah pentingnya dengan SDM dimana sistem ini nanti yang akan mengelola data PBB mulai dari pendataan obyek pajak, layanan wajib pajak sampai dengan pembayaran PBB.

Tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota, seperti memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah), memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.( De Ariani

                      155 Kades  Mulai Ngantor

Lumajang Forum Indonesia – Sebanyak 155 Kades se-Kabupaten Lumajang yang baru saja terpilih dan dilantik , 30 Desember 2013 silam, mulai ngantor. Meski Nampak canggung bagi mereka yang baru menjabat,namun optimisme dan sebagian kegembiraan  nampak bagi yang baru merasakan kursi kepala desa.Tentunya berbeda dengan sejumlah Kades yang sudah dua kali menjabat.Bahkan kecanggungan terjadi saat mereka tanda tangan sebagai kepala desa,lebih-lebih pada saat “ ngetok “ Stempel

Pantauan media ini di sejumlah desa masih nampak sejumlah warga yang memberikan ucapan selamat kepada Kades terpilih di balai desa, bahkan sejumlah pendukung Kades terpilih juga masih ikut mengantarkan sang Kades pada hari pertama, sehingga suasana kantor desa tersebut cukup ramai.Selain masih menerima ucapan selamat dari warganya, sejumlah Kades nampak sudah mulai mengadakan rapat untuk melakukan pembenahan dan koordinasi dengan para stafnya, seperti yang nampak di Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung, Suyud Sugianto Kades terpilih desa tersebut mulai mengumpulkan para stafnya untuk menginventarisasi seluruh peralatan kantor sekaligus memberikan arahan-arahan. “ Pada hari pertama ini, saya mulai dengan menginventarisasi seluruh peralatan kantor serta semua fasilitas milik desa, selain itu saya juga mulai melakukan pembenahan terhadap segala sesuatu yang dianggap kurang tepat khususnya pada bidang pelayanan, ”  kata Suyud.

Meski nampak masih sedikit canggung, namun Suyud yang sebelumnya menjabat Ketua BPD Desa Gedangmas mengaku jika seluruh staf didesanya pasti akan mendukung semua program yang dibuatnya. “Karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara kita, jika program itu untuk kebaikan warga desa masak mereka nggak mau mendukung ,” ungkapnya.( Joko R )

                                        Disahkan

                                       APBD 2014 Kabupaten Pasuruan  

Pasuruan Forum Indonesia--Teka-teki kelanjutan pengesahan APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2014 terjawab sudah. Setelah sempat tertunda pada Desember 2013 lalu, pengesahan anggaran belanja daerah itu akhirnya disetujui dan disahkan dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan, dalam acara Persetujuan Raperda APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2014, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan,pada 7 Januari malam.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, HM Shobih Asrori, serta dihadiri oleh 3 orang Wakil Ketua DPRD yakni Sutar, Udik Januantoro, Sutar, dan Evi Zainal Abidin, kemudian Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Wakil Bupati Pasuruan, Riang Kulup Prayuda, seluruh kepala SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Pasuruan plus camat, serta 40 orang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang telah memenuhi quorum, lantaran hanya ada 10 anggota DPRD yang absen, di antaranya Suhartanto, Machfud Sodiq, Heru Agus Setyawan, Syaifullah Damanhuri, Dedik Sumarto, M Narjon Najich, Roeslan, serta Habib Achmad. Kesepuluh anggota wakil rakyat itu tak dapat menghadiri pengesahan APBD, dengan alasan baik ijin,s akit dan tanpa keterangan.Dalam paripurna tersebut, semua komisi dan fraksi menyetujui Raperda APBD Tahun ini menjadi Perda APBD Kabupaten Pasuruan sebesar  2,175 Trilliun, setelah sebelumnya diawali dengan agenda mendengarkan pendapat akhir dari 4 komisi dan 8 fraksi, mengenai saran terhadap program yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 lalu.Andri Wahyudi, Ketua Komisi A dalam pendapat akhirnya menyatakan menyetujui Raperda Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 sebesar 2,1 Trillun menjadi Perda APBD Kabupaten Pasuruan, dengan beberapa saran, di antaranya optimalisasi e-Governmentpada semua instansi, khususnya Dispenduk Capil, (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Bangil, dan Dinas Kesehatan, agar memudahkan komunikasi antara SKPD maupun terhadap pelayanan masyarakat secara langsung, menuju IT yang merata dan berkesinambungan.

"Dengan pemahaman bahwa manajemen TIK di lembaga pemerintahan merupakan suatu hal rumit dan kompleks serta penting bagi layanan publik, maka sudah pasti semua pimpinan lembaga pemerintahan ingin mengetahui kondisi ketatakelolaan TIK yang selama ini telah dilaksanakan di lembaganya. Selain itu, e-government juga berperan untuk memberikan pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.Disamping itu, Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum juga akan semakin baik. Adanya keterbukaan [transparansi ] diharapkan menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak," kata Andri dalam pendapat akhirnya.Selain itu, Andri juga menyoroti perihal pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dibayarkan secara online, di mana sangat efektif untuk membantu masyarakat yang memiliki kesibukan luar biasa. "Pembayaran PBB dengan sistem online ini sangat mudah, Wajib Pajak cukup menyebutkan nama, alamat Wajib Pajak dan/ atau Nomor Objek Pajak (NOP) selanjutnya hasil akan diproses. Nantinya tidak hanya di kelurahan, namun bisa juga membayar lewat mobil keliling yang sudah di program keliling di semua kelurahan di luar jam Dinas. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak yang di pagi hari bekerja di luar rumah dan tidak sempat untuk membayar PBB, maka petugas DPPKA siap melayani dengan mobil keliling.sedangkan saat ini Pembayaran PBB juga bisa dilayani di seluruh cabang Bank jatim, baik melalui ATM maupun setoran tunai dan perlu diketahui bahwa tanda setoran yang di keluarkan oleh Bank jatim, maupun melalui mobil keliling merupakan tanda bukti yang sah," tandasnya.Di lain pihak, Fraksi Golkar juga menyetujui pengesahan APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2014 dengan beberapa catatan, seperti wacana kepindahan kantor dinas pemkab pasuruan di eks RSUD Bangil, infrastruktur jalan hingga permasalahan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang diberlakukan mulai 1 januari ini. Untuk Kepindahan kantor pemkab sendiri, fraksi golkar memberikans aran agar pemkab pasuruan bisa mengkaji lebih dalam lagi pentingnya memindahkan seluruh SKPD ke Bangil, lantaran lokasi bekas RSUD itu kurang strategis. Sedangkan untuk infrastruktur jalan yang menjadi prioritas tahun pertama dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, FGolkar sangat mendukung penganggaran yang mencapai Rp 260 milliar rupiah. Hanya saja, jumlah tersebut masih belum mencover keseluruhan jalan di kabupaten pasuruan sepanjang 1474 km persegi.

Sementara itu, Bupati Irsyad Yusuf berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung percepatan pengesahan APBD Kabupaten Pasuruan, sekalipun molor dari jadwal semula yakni 31 desember 2013 lalu. Menurutnya, esensi utama dalam persetujuan Prda APBD Kabupaten Pasuruan adalah kerja sama dan pengawasan terhadap segala program pemkab pasuruan dalam tahun anggaran 2014, yang ujungnya adalah menuju kabupaten pasuruan yang sejahtera dan maslahat."Marilah kita bersama-sama membangun kabupaten pasuruan yang sejahtera dan maslahat, tentunya dengan doa dan ikhtiyar yang maksimal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk anggota DPRD, SKPD, Camat dan khususnya masyarakat kabupaten pasuruan yang sangat saya banggakan," ucap Irsyad dalam sambutannya. ( Suryadi )

                                     Madiun Kabupaten:

                       Sosialisasi Perijinan Pedagang Kecil

Madiun Forum Indonesia- Untuk lebih memajukan wawasan para pedagang di Kabupaten Madiun . Diskopperindagpar Setempat mengundang lebih kurang  100 pedagang pasar dan UKM di Hotel Pondok Indah Madiun.Terbagi dalam dua kelompok,selama dua hari,Diskopperindagpar mensosialisasikan tentang legalitas dan perijinan ,bekerjasama dengan instansi terkait yang memiliki kapabilitas dibidangnya,sehingga sosialisasi ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kabupaten Madiun dalam mendorong upaya pencapaian kesejahteraan.

Kelompok pertama 50 peserta :

a.       Kelompok Pasar Dolopo

b.      Kelompok Pasar Mlilir

c.       UKM Dolopo

Kelompok kedua 50 peserta :

-          Kelompok pasar Sukolilo Jiwan

-          UKM Jiwan

Narasumber :

1.      KPPT

Disampaikan  oleh Ibu Elvi, SE.

Pokok materi SIUP kecil/ Mikro

2.      LHK (Lingkungan Hidup)

Disampaikan oleh Adi Winarto, SE

Pokok materi perijinan H.O

3.      Buisnes Center Pemkab. Madiun

Disampaikan oleh Triana Kartika Sakti, SE.

Pokok materi Managemen usaha

4.      Bank Jatim

Disampaikan oleh Adok dan Ari

Poko Materi  Perkreditan Usaha.

Kabid Perdagangan Agus Sujudi,SE berharap nantinya para pedagang kecil (pasar) bisa memahami dan mengerti tentang proses perijinan. ( Beni ADV) ..

Waspada Banjir dan Tanah Longsor

Tulungagung Forum Indonesia--- Memasuki musim penghujan tahun ini curah hujan di Tulungagung kian tinggi, hal ini menjadi salah satu agrenda utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Tulungagung dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan preventif, mengingat sejak lamaTulungagung merupakan daerah yang rawan  banjir dan longsor bahkan Tulungagung pernah dijuluki dengan nama kota banjir.

Namun menurut Drs. Sunaryo.M.Si selaku sekretaris BPBD, sebelum datang musim hujan  BPBD kabupaten Tulungagung telah mengantisipasi dengan memberikan sosialisasi tentang himbauan kepada masyarakat disekitar daerah yang rawan tanah longsor seperti daerah kecamatan Pagerwojo, Sendang, Pucanglaban, dan Tanggunggunung melalui Camat, Kepala Desa serta tokoh masyarakat. Sosialisasi serupa juga telah dihimbaukan kepada daerah yang rawan banjir seperti wilayah Kecamatan Kalidawir, Campur Darat, Sumbergempol dan kecamatan Bandung. Himbauan tersebut berisi peringatan kepada semua masyarakat sekitar daerah yang rawan terhadap bencana  dihimbau untuk sangat hati-hati dan ekstra waspada karena bencana banjir dan tanah longsor karena  tidak bisa diprediksi kapan datangnya dan kapan akan terjadi. BPBD Tulungagung berpesan jangan sampai kita lengah terhadap bencana yang sewaktu-waktu akan datang tersebut.

            Selain itu juga dihimbau kepada masyarakat daerah rawan banjir dalam menghadapi musim hujan ini untuk bersama kerja bakti membersihkan saluran air, karena terkadang hujan juga disertai angin kencang, masyarakat dihimbau juga untuk menebangi ranting-ranting pohon njuga pohon yang sekiranya membahayakan seperti yang dekat dengan hunian, diatas kabel listrik. Banyak sesuatu yang harus dicermati oleh semua kalangan masyarakat dengan datangnya musim hujan ini, terlebih juga biasanya jika sudah ada genangan air (banjir) ini juga menimbulkan berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal, muntaber, cacingan, demam berdarah, malaria dan masih banyak akibat-akibat lain yang ditimbulkankan oleh bencana tersebut, untuk itu BPBD kabupaten Tulungagung benar-benar memberikan himbauan pada masyarakat akan datangnya musim hujan ini untuk ekstra hati-hati dan tetap waspada setiap saat.(Lukman)   

 154 Kades,Dilantik Bupati Blitar 

……Pemilihan Kades serentak beberapa waktu lalu itu berjalan sukses dan lancar. Ini artinya masyarakat Kabupaten Blitar sangat menghargai dan telah mampu mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa. Tentunya, ini juga diharapkan juga diaplikasikan pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang sebentar lagi dilaksanakan,ujar bupati Blitar.

 H. Herry Noegroho melantik 154 Kepala Desa terpilih masa jabatan 2013-2019 di Pendopo Ronggo Hadinegoro, pada 13 Desember lalu. Pelantikan itu sesuai SK Bupati Blitar No. 184/441/409.021/KPTS/2013 tanggal 12 Desember 2013. Acara pelantikan tersebut sebagai ujung proses panjang rangkaian pemilihan Kepala Desa serentak pada 27 Oktober 2013. Harapannya,  Kades yang baru saja dilantik dapat mengabdikan diri kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya

Orang nomor satu di  Kabupaten Blitar ini juga mengingatkan, Kepala Desa yang notabene adalah pemimpin seluruh masyarakat desa hendaknya menjadi pempimpin yang baik dengan memegang salah satu ajaran nenek moyang yang sering dikenal dengan Astha Brata yakni delapan karakter alam yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Selain itu  juga harus berpegangan falsafah M0-Limo bekal seorang pamong praja. Ini antara  lain; Mlumah artinya sebagai pemimpin harus siap mewadahi dan mengakomodir suara masyarakat, Mengkurep atau Hangrungkebi yakni mampu menjadi pengayom yang melindungi dan menciptakan rasa aman di seluruh lapisan masyarakat, modot artinya senantiasa bekerja keras dan terus belajar., kemudian Mlebu atau melebur yaitu seabgai seorang pemimpin hendaknya mampu menyelami karakter dan kehendak masyarakat. Dan yang terakhir Metu artinya memiliki karakter, keberanian dan kebanggaan untuk tampil di depan sebagai contoh dan tauladan yang baik bagi desa-desa yang lain.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Blitar menegaskan, sebagai wujud penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kepala desa yang purna tugas, pemerintah Kabupaten Blitar telah mengalokasikan dana tunjangan tali asih. Dikahir sambutannya Bupati Blitar juga mengingatkan kembali, sebagai seorang kades harus selalu eksis, loyal kepada pemerintah dalam  segala bidang, memberi motivasi kerja kepada peranghkatnya sehingga tercipta pelayanan masyarakat prima.

Pelantikan Kades ini dilaksanakan berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Dari 154 Kades yang dilantik 9 diantaranya perempuan. Mereka antara lain  Leni Puji Astuti, S.Psi Kades Sragi, Sri Unaryani Kades Bendosewu dan Heni Ermawati Kades Doko. (Dodik/Humas)

                        Lamongan:

                        Perangkat Desa Komersilkan  Blanko

Lamongan---Buruknya pelayanan dasar administrasi kependudukan di desa Ngimbang kian meresahkan masyarakat,hal tersebut dapat dilihat dari prilaku salah satu oknum peranggkat desa setempat yang  terindikasi memperdagangkan pelayanan administrasi pada masyarakat demi mengeruk keuntungan pribadi sang oknum nakal .

Investigasi Forum Indonesia, dilapangan ditemukan adanya penyimpangan prilaku pelayanan oleh Yati salah satu oknum perangkat Desa Ngimbang yang oleh Kepala Desa ditunjuk melayani setiap kebutuhan masyarakat dikantor desa.Menurut salah satu sumber terparcaya,saat mengurus kelengkapan blngko pengajuan Kartu Susunan Keluarga(KSK),dia diminta membayar 20 ribu oleh Yati sebagai biaya administrasi  katanya.Bukan sekedar itu saja,Yati kerap kali mempersulit dan memasang muka kusam saat memberikan pelayanan pada warga.” tak Cuma membayar mas,kita dikasih form disuruh foto copy sendiri sama bu Yati , setelah itu kita disuruh bayar 10 ribu,- per lembar berkas apapun yang kita butuhkan di desa,intinya tak ada yang gratis pelayanan di desa ngimbang,apalagi kalau Yati yang menangani,cetus salah satu warga desa yang kesal karna ulah perangkat desa saat mengurus berkas kelengkapan persyaratan nikah anaknya waktu itu.

            Senada  dengan hal itu,nasib serupa juga dialami oleh Trs,saat mengurus surat keterangan lahir ketiga anaknya sebagai syarat mengajukan akte kelahiran ke Dispendukcapil Lamongan,oleh Yati dia diminta memfoto copy sendiri contoh form yang dibutuhkan,setelah itu dia diminta membayar  tiga lembar surat keterangan lahir masing-masing 10 ribu dan berkas kelengkapan mengurus akte juga 10 ribu,jadi untuk ketiga anakya Trs harus membayar 60 ribu, selama ini tiap saya mengurus apapun di kelurahan selalu dihargai oleh bu Yati,baik itu KTP,KSK,Akte dan banyak lagi yang lain,ungkapnya. Dihubungi secara terpisah, Nurhadi selaku Kepala Desa saat dikonfirmasi terkait pungli yang dilakukan perangkatnya  dengan tegas menyatakan,selama dua periode kepemimpinanya ini dia tidak pernah memerintahkan sang oknum berbuat seperti itu dengan dalih apapun.Disinggung masalah ada tidaknya Perdes (Peraturan Desa) yang mewajibkan warga desa yang membutuhkan administrasi kependudukan harus membayar tiap lembar 10 ribu,dia mengelak dengan mengatakan seiklasnya bila ada yang mau ngasih,ujar Kades.

            Hingga kini pelayanan didesa Ngimbang belum ada perubahan,ironisnya pungli tersebut terkesan sudah menjadi tradisi dan pastinya masyarakat  menanggung derita ditanggah jepitan kemiskinanya.-----Tarno  

                       Promosi dan Mutasi Di Magetan

Bupati Magetan, Drs. H. Sumantri, MM melantik 140 pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Magetan dan 3 Penilik Sekolah,  di Pendopo Surya Graha,pada 1 Nopember lalu.  PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan eselon II diantaranya Ir. Rahmat Edi sebagai Asisten Administrasi dan Umum Sekdakab Magetan, Ir Bambang Setyawan, MM sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Ir Hergunadi, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Ir Sujadi, MMA Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Agung Lewis S.Sos, MM menjadi Kepala BPBD. Selain itu  juga dilantik pejabat struktural untuk menyesuaikan struktur organisasi diantaranya Pejabat di Bakesbangpollinmas menjadi Bakesbangpol.

Sedangkan Pejabat eselon III yang dilantik pada kesempatan tersebut diantaranya  Irianto, ST MM Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Magetan. Drs Kun Ichwan Hidayat, M.Si sebagai Camat Panekan. Suwito, SAP, M.Si sebagai Camat Bendo, Drs. Arif Ridwan, MM sebagai camat Karas, Yok Sudjarwadi, SSTP sebagai Camat Barat, Umar Said, SH, M.Si sebagai Camat Parang.

Sedangakan 94 PNS dilantik sebagai pejabat eselon IV dan 3 orang sebagai Penilik Sekolah.

Berkaitan dengan pelantikan ini, Bupati Magetan Drs. H. Sumantri, MM menyampaikan bahwa mutasi dan promosi jabatan adalah suatu hal biasa yang terjadi dilingkup Pegawai Negeri Sipil. Mutasi dan promosi jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk regenerasi organisasi, penyegaran aparatur, dan pengembangan jenjang karier.

Ditambahkan oleh Bupati Sumantri, bagi yang mendapat kepercayaan menduduki jabatan, hendaknya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, mampu berinovasi dan meningkatkan daya kreasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Selain itu, ditempat yang baru diharapkan para pejabat dapat meningkatkan potensi personel secara optimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kepada PNS untuk meningkatkan kedisiplinan serta menanamkan pemahaman atas tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya selaku abdi negara dan pelayan masyarakat. ( Heri Aprianto berbagai sumber)

                 Magetan- Sertijab

 Ka UPTD TK SD, SDLB Dan PNFI  Untoronadi

Jabatan Kepala UPTD  TK SD,SDLB dan PNFI kecamatan Untoronadi Magetan  diserah terimakan dari pejabat lama Drs Suroso MM ke pejabat baru Marsono,dalam sambutan pada  sertijab yang khidmat itu mantan Kasubag TU UPTD Karangrejo Magetan berjanji akan meneruskan program yang dilaksanakan pendahulunya ( Suroso-red) “  karena telah  sesuai peraturan dan perundang –undangan “ tambah Marsono .Sedang pejabat lama akan bertugas di kecamatan  Kawedanan , meski tempat tugas yang baru masih di kabupaten Magetan namun sejumlah pihak dan para guru mengaku sangat kehilangan sosok yang telah memajukan pendidikan di wilayah Untoronadi “ termasuk kemajuan sarana dan prasarana pendidikan mas,’ ujar sebuah sumber yang tidak bersedia di tulis,bahkan beberapa kepala sekolah yang tidak disebutkan namanya kepada Koran ini menyebut
“ pak Suroso patut dijadikan panutan dan teladan “ namun demikian karena dinamika dan kebutuhan organisasi atau kedinasan dan lainya kami hanya mengucapkan selamat mengembat tugas yang baru kepada bapak Suroso,ujar  yang lainya sambil berharap semoga Marsono bisa seperti Suroso di Untoronadi,tambahnya ( Heri Aprianto/Suprianto)

Jombang-Prestasi:Peringatan HKN 49

Momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 tahun 2013, yang di gelar di Kantor Dinas Kesehatan Jatim,pada 13 Nopember kemarin,  Kabupaten Jombang memboyong  4 prestasi. Prestasi tersebut diantaranya juara lomba Kelompok Pendukung Ibu Menyusui (KP ASI).  Kabupaten Jombang berhasil meraih juara I  di tingkat Provinsi dan berhasil meraih  juara I di tingkat Nasional pada 17 Oktober lalu di Jakarta .Untuk tenaga kesehatan (nakes) teladan kategori Kesehatan Masyarakat, berhasil merih juara I tingkat Provinsi diraih oleh Meihindra Cahyo Suci Wardoyo, SKM. Untuk Nakes teladan kategori nutrition berhasil meraih juara III – Mei’in dari puskesmas Pulorejo Ngoro . Dan juara Harapan II tingkat provinsi Jatim untuk lomba Surat Kader Kepada Presiden, diraih oleh Siti Romlah dsn. Sidowengku Rt03 Rw09 desa Kedungbetik Kesamben.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Hj. Tjaturina Yuliastuti Wihandoko MM yang hadir  bersama Bupati Jombang Drs. Ec H. Nyono Suharli Wihandoko mengaku bangga atas  capaian prestasi dibidang kesehatan tersebut. “Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang saya sampaikan ucapan terima kasih atas capaian prestasi para tenaga kesehatan juga para kader yang mampu menjadi teladan, semoga prestasi ini terus dipertahankan dan semakin memotivasi tenaga kesehatan juga kader-kader kesehatan yang lain”, tutur Bupati Nyono Suharli

 Gubernur Jawa Timur Soekarwo  dalam sambutannya menekankan agar semua Rumah Sakit jangan menolak pasien. “Seluruh rumah sakit jangan sampai menolak pasien dan wajib memberikan perawatan maksimal. Dengan begitu tidak ada lagi kabar tentang pasien yang tidak dapat berobat”, tandasnya.Menurutnya, tema Hari Kesehatan Nasional, yakni "Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional Bermutu" dinilai sangat tepat. Sebab kesehatan menjadi salah satu faktor penunjang kemajuan pembangunan di Indonesia khususnya Jatim.

Dikatakan Soekarwo, dari 38 juta lebih penduduk di Jatim, 14 juta lebih di antaranya memerlukan bantuan kesehatan dan 777 ribu orang akan ditanggung seluruh pengobatannya.”Anggaran untuk layanan kesehatan ini diambilkan dari APBD provinsi dan anggaran masing-masing kabupaten/kota,” katanya.Selain itu, sekarang ini Jatim sedang mempersiapkan mekanisme layanan kesehatan di daerah-daerah sehingga rujukan tidak akan seluruhnya ke rumah sakit utama milih Pemprov seperti RSUD dr Soetomo, melainkan melalui tahapan pemeriksaan di Puskesmas, Polindes, atau Ponkesdes.“Sistem rujukan merupakan permasalahan yang belum terselesaikan dalam sistem kesehatan di Jatim, dalam sistem rujukan yang ideal, pasien mengunjungi layanan kesehatan tingkat pertama, yang dimulai dari puskesmas dan jaringannya atau layanan kesehatan tingkat pertama lainnya terlebih dahulu sebelum menuju ke layanan kesehatan di tingkat kedua ataupun tingkat ketiga, yang terdiri dari Rumah Sakit kelas D sampai kelas A,” katanya.

Dengan demikian  sejak awal pasien dengan kasus ringan sudah dapat disaring pada layanan kesehatan tingkat dasar dan yang tidak dapat ditangani di tingkat dasar di rujuk ke layanan kesehatan tingkat selanjutnya secara berjenjang. Kondisi ini akan membentuk suatu piramida berjenjang yang mengerucut pada tingkat tertinggi pada Rumah Sakit Kelas A.Namun dalam praktiknya kondisi ideal ini tidak terjadi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Masih banyak dijumpai menumpuknya pasien pada Rumah Sakit rujukan tingkat ketiga dengan kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan di Rumah Sakit tingkat dibawahnya.Hal ini merupakan permasalahan yang tidak saja merugikan secara finansial tetapi juga akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan serta akan berpengaruh terhadap capaian kinerja di bidang kesehatan secara keseluruhan."Jika mekanisme ini jalan, maka rumah sakit rujukan tidak akan kelebihan pasien,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas kesehatan Jatim, dr. Harsono menyampaikan terimakasih pada semua pihak yang turut mendukung kemajuan dunia kesehatan di Jatim, baik swasta maupun masyarakat. “Tanpa dukungan semua pihak program peningkatan layanan kesehatan tidak akan berjalan,” ujarnya.    Ke depan, menurut Harsono, Jatim menerapkan Ponkesdes sebagai struktur kesehatan awal, dimana konsepnya bukan menyembuhkan, tetapi pencegahan dengan terus melakukan sosialisasi di sekitarnya. "Mencegah itu lebih baik dari pada menyembuhkan, prinsip itu yang terus kita jalankan. (DeAriani sumber :Humas Jombang)

Gus Wachid Lepas Peserta Diklat Pim 4 Angkatan 51

Wakil Bupati Nganjuk, KH Abdul Wachid Badrus MPdI melepas peserta Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan IV tahun 2013. Sebanyak 40 peserta akan mengikuti Program Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV mulai tanggal 12 Nopember sampai dengan 16 Desember 2013. Mereka terdiri dari pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam Peserta Dilkatpim IV Angkatan 512. “Jaga kekompakan, tingkatkan solidaritas, pahami dan dalami semua materi untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat” kata Gus Wachid.Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan kali ini diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertempat di Hotel Cengkeh Garden Sawahan Nganjuk ( Suyud sumber :Humas)

Nganjuk:

BPBD Data Kerusakan  terjangan Angin 

Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, melakukan pendataan untuk mengetahui dengan pasti kerugian akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi di daerah itu, dan melakukan langkah evakuasi.
" Kami masih turunkan relawan, tim reaksi cepat BPBD Nganjuk untuk membantu evakuasi, pembersihan di lokasi bencana, " kata Sekretaris BPBD Kabupaten Nganjuk Agus Irianto di Nganjuk, .Ia mengatakan BPBD sebenarnya sudah terjun ke lokasi bencana yang terjadi pada Senin 11Nopember lalu, namun karena saat itu sudah malam belum bisa melakukan evakuasi lebih lanjut.

Saat itu, tim hanya memberikan bantuan berupa makanan siap saji ke warga yang menjadi korban amukan angin puting beliung, sementara untuk membantu evakuasi baru dilakukan pada hari ini.Angin puting beliuang menerjang empat kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengakibatkan ratusan rumah rusak baik berat ataupun ringan, yaitu di Kecamatan Kota, Berbek, Ngetos, serta Tanjunganom. Ratusan rumah rusak ringan dan berat, bahkan dua orang meninggal dunia.(suyut sumber antjatim)

   Sunarno Terpilih

Menjadi Kepala Desa adalah keinginan sebagian besar penduduk desa,selain merupakan hak asasi,tentunya hak memilih dan dipilih yang dijamin konstitusi negara kita.Tidak saja sekedar keinginan yang menghantarkan seseorang  terpilih dan menjadi kepala desa.Kapasitas , Akuntabylity,kepemimpinan seseorang merupakan salah satu modal  untuk seseorang mencalonkan Kepala Desa,meski Pilkades tak terlepas dari para botoh yang diyakini memiliki andil dalam meramaikan suasana Pilkades.

Tetapi sunarno, yang dikenal  memiliki semangat gotong royong tinggi dan membangun Silaturrahmi  sejak mula ,pada 3 Nopember 2O13 yang lalu terpilih sebagi pemenang  Pilkades desa Selopuro kecamatan  Pitu kabupaten  Ngawi.Terpilihnya Sunarno sudah diprediksi sejak lama,lebih-lebih Sunarno tampak semakin menginsifkan silaturrahmi kepada masyarakat,dan tak sia-sia pada  Pilkades  yang digelar di lapangan Sriguwak desa setempat buah Silaturrahminya ,Sunarno mendulang 1992 suara dari sejumlah Daftar Pemilih Tetap 3181 pemilih didesa Selopuro .Terlepas dari apapun Sunarno terpilih dengan perolehan meyakinkan,sementara pesaingnya  yang Suami dari kepala desa  dua kali menjabat berkesempatan memperoleh 661 suara .Tercatat pula 71 surat suara dinyatakan tidak sah oleh panitia,meski masih juga tercatat  457 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tetapi Sunarno bakal dilantik menjadi kepala Desa Selopura menggantikan Buntari  ( Jatmiko )

Pemkab Tulungagung  Gelar Pelayanan Publik 2013

Bertempat di halaman Pemkab Tulungagung mulai tanggal 12 hingga 14 Nopember 2013 digelar Pelayanan Publik,Bupati   ,ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan dalam rangka hari jadi kabupaten Tulungagung ke-808.Hadir dalam acara pembukaan gelar pelayanan publik seluruh pimpinan SKPD,Tim penggerak PKK kabupaten Tulungagung,Camat ,dan tamu undangan.

 Bupati dan Wakil Bupati serta Staff usai membuka Gelar Pelayanan Publik ( Foto : Agus,s)

 Gelar pelayanan publik ini dilaksanakan selama 3 hari diikuti oleh unit pelayanan dari SKPD,Polres,Perbankan ,Persero,SAMSAT,serta KEMENAG Tulungagung  yang menempati beberapa stand yang ada.Dalam sambutannya Bupati Syahri Mulyo SE,mengatakan setiap pejabat public harus bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ,jangan hanya minta dilayani. Pembukaan gelar pelayanan public ini dimeriahkan oleh pangung hiburan rakyat yang diisi band dari Pemkab dan dari pelajar ,disediakan juga souvenir bagi pengunjung yang lahir pada bulan November.   Kepala bagian Organisasi Nunuk rusbandiyah SH, selaku ketua panitia  mengatakan Gelar pelayanan public ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan kepada masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun perijinan sesuai standar pelayanan.

       Gelar pelayanan public 2013 ini pemkab Tulungagung  merupakan salah satu upaya pemkab Tulungagung dalam memperbaiki kualitas  pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan kedepannya semakin baik dan bias memberikan layanan prima.(Agus,s-Imam Rofi’i)