Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai pemerintah masih
setengah hati untuk menjaga stabilisasi harga pangan termasuk komoditi kedelai.
Peran Perum Bulog sebagai kaki tangan pemerintah sebagai stabilisator harga
pangan tak dimaksimalkan.Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang
Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur
10 September lalu di Jakarta
foto:Gita Wiryawan
Menurut Natsir, Presiden SBY harus tegas mengeluarkan Keppres terkait stabilisasi harga kedelai kepada Perum Bulog. Liberalisasi stok kedelai yang diserahkan ke para importir swasta dengan mekanisme pasar terbukti kerap membuat lonjakan harga kedelai. Bahkan Natsir secara tegas mengatakan indikasi kartel pada komoditi kedelai sudah nyata.Menurutnya, pemerintah bermain 'dua kaki' dalam urusan impor kedelai. Artinya disatu sisi Perum Bulog dapat kesempatan impor kedelai, namun porsinya masih sedikt dibandingkan jatah impor untuk para importir swasta."Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian jangan main dua kaki. Di satu sisi memberi kepada Bulog, tapi lebih banyak swasta, akhirnya setengah jalan. Intinya jatah kedelai tetap diberikan kepada kelompok kartel," katanya.Menurutnya dengan kebutuhan kedelai per tahun mencapai 2,2 juta ton, jatah impor kedelai untuk Bulog hanya 100.000 ton sangat tak signifikan untuk meredam harga. Sementara importir swasta menguasai jutaan ton kedelai impor.Berdasarkan kajian Kadin terhadap 5 komoditi pangan yaitu kedelai, jagung, gula, sapi, dan ayam, ada potensi kartel yang sangat besar. Bahkan Natsir menghitung ada potensi kartel 5 komoditi pangan tersebut senilai 11,5 triliun."Harusnya kelima itu diserahkan ke Bulog, aman itu, lima komoditi secara monopoli nggak masalah. Yang penting harga stabil buat rakyat," katanya.Harga kedelai saat ini disebut-sebut tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia karena sempat tembus 10.000/Kg. Setiap ada lonjakan harga kedelai, direspons oleh kalangan perajin tahu tempe yang merupakan pengguna utama kedelai, dengan aksi mogok produks
.
Terulangnya
kasus lonjakan harga kedelai beberapa tahun terakhir membuat geram Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia. Kadin menganggap pemerintah gagal mengelola
produksi, distribusi, dan perdagangan harga kedelai.:”pemerintah nggak konsen, nggak tegas, bimbang. Pemerintah telah gagal
mengelola produksi, distribusi, dan perdagangan, terlalu panik, istilahnya tiba
masa tiba akal (menyelesaikan sesuatu dengan mendadak tanpa perencanaan),"
Natsir mengaku sudah bosan dan kesal dengan terulangnya krisis harga pangan
khususnya kedelai. Menurutnya pemerintah harus mendukung penuh Perum Bulog
untuk menguasai kembali stok kedelai di dalam negeri, yang selama ini dikuasai
oleh importir.
"Pemerintah harus cari jalan keluar, Bulog harus dipayungi dengan Perpres (Peraturan Presiden)," kata
Natsir.Menurutnya
krisis harga kedelai, setidaknya sudah terjadi pada awal 2011, kemudian
terulang pada pertengahan 2012, dan terjadi lagi pada Agustus tahun
ini."Terus terang saya kesal dengan pemerintah yang masih berkutat pada
masalah mendasar, lonjakan harga kedelai, daging, cabai, dan lain-lain,"
katanya. Harga kedelai saat ini disebut-sebut tertinggi sepanjang sejarah di
Indonesia karena sempat tembus
10.000/Kg. Setiap ada lonjakan harga kedelai, direspons oleh kalangan
perajin tahu tempe yang merupakan pengguna utama kedelai, dengan aksi mogok
produksi."Jangan main-mainlah, Gita (menteri perdagangan) perlu serius. Kementerian
perdagangan itu kementerian yang menangani masalah terluas, yang menentukan
nasib negeri ini. Jangan main-main," katanya"Pemerintah harus cari jalan keluar, Bulog harus dipayungi dengan Perpres (Peraturan Presiden)," kata
Foto.detikcom
Menteri
Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan menegaskan ketergantungan Indonesia terhadap
kedelai impor tak terlepas dari rendahnya produksi kedelai di dalam negeri. Masalah
produksi merupakan tanggung jawab Menteri Pertanian (Mentan) Suswono.Menurut
Gita, bukti ketergantungan impor kedelai dapat dilihat di pusat produksi
tahu-tempe di Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat. Para perajin mengaku banyak
menggunkan kedelai impor daripada lokal.
"Kita ke Kalideres kemarin tidak menemukan satu pun perajin yang menggunakan produk lokal. Semuanya pakai impor. Jadi memang langka produk lokal. Ini yang kita pesan kepada Menteri Pertanian (Mentan) untuk bisa meningkatkan produksi ke depan dan kita tidak tergantung impor," ungkap Gita di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta,11
September
laluSelain itu, Gita juga menyalahkan kinerja kementan
terkait proses penerbitan surat persetujuan impor (SPI) kedelai. Padahal SPI
yang akan dikeluarkan kementerian perdagangan perlu rekomendasi dari
Kementan."Kenapa izin SPI telat tanggal 28 Agustus karena kita baru terima
bukti serapnya dari Kementan beberapa hari sebelumnya. Kesepakatan mengenai
berapa yang harus diimpor sebenarnya akhir Juni. Ini kesan kenapa lama sekali
SPI dikeluarkan itu memang benar karena kita tunggu bukti serap dari Kementan,
silakan dicek," ujarnya.Kebutuhan kedelai Indonesia setiap tahun mencapai
2,2 juta ton per tahun, sementara produksi kedelai lokal hanya 700.000-800.000
ton per tahun."Kita ke Kalideres kemarin tidak menemukan satu pun perajin yang menggunakan produk lokal. Semuanya pakai impor. Jadi memang langka produk lokal. Ini yang kita pesan kepada Menteri Pertanian (Mentan) untuk bisa meningkatkan produksi ke depan dan kita tidak tergantung impor," ungkap Gita di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta,11
Gita Angkat Bicara
Soal 3 Perusahaan
Menteri
Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan angkat bicara soal 3 perusahaan importir
yang menguasai 66 persen kedelai impor.
Tiga importir kedelai tersebut bagian dari 20 perusahaan yang mendapat jatah
impor."Yang penting mereka itu semuanya bukan tiga saja mendukung untuk
bisa menstabilkan harga, itu yang penting. Tetapi kita sudah relaksasi sesuai
permintaan masing-masing. Jadi tidak ada keberpihakan lagi," kata Gita .Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengeluarkan izin
impor kedelai untuk semester II-2013 kepada 20 perusahaan/importir. Sebanyak 3
perusahaan mendapatkan alokasi impor kedelai di atas 10 persen
Bahkan PT FKS Multi Agro mendapatkan izin untuk mendatangkan 210.600 ton atau 46,71
persenDi tempat kedua ada nama PT
Gerbang Cahaya Utama dengan jumlah izin yang diberikan sebanyak 46.500 ton atau
10,31persen. Di tempat ke tiga ada nama PT
Budi Semesta Satria dengan izin 42.000 ton atau 9,3persen Bahkan PT FKS Multi Agro mendapatkan izin untuk mendatangkan 210.600 ton atau 46,71
Sedangkan 14 perusahaan lain hanya mendapatkan alokasi sampai dengan 5 persen. Selain itu, Kemendag juga memberikan izin kepada Perum Bulog sebanyak 100.000 ton dan Gakoptindo sebanyak 20.000 ton. Total secara keseluruhan impor kedelai di semester II-2013 adalah sebesar 530.900 ton kedelai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar