DPT Kacau Mendagri harus mundur,DPR minta penjelasan KPU

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Chatibul Umam, mengatakan bahwa KPU belum bisa menjelaskan data yang belum sinkron dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), sampai DPT. “ Selisih 20 juta jadi 9 juta dan kini berkurang lagi tinggal 3 juta yang belum diverifikasi itu semua perlu penjelasan,” kata Chatibul Umam di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 31 Oktober 2013 lalu

.Hari ini Komisi II DPR mengagendakan pembicaraan penetapan rekapitulasi DPT pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagai tindaklanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 22 Oktober 2013. “Sifatnya bukan Rapat Kerja (Raker) tapi RDP, bedanya Raker memutuskan, kalau hari ini tidak ada keputusan hanya sharing saja, tapi KPU bisa klarifikasi selama 10 hari khusus soal DPT aja,” tandasnya.Selain itu ia juga menjelaskan, soal data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi perbedaan antara data yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).“Hari ini Komisi II meminta penjelasan beberapa masalah DPT yang pada saat rapat 23 Oktober lalu ada selisih data dari Kemendagri dan KPU sebesar 20 juta pemilih kemudian tinggal 3 juta, itu belum jelas,” paparnya.

Kekacauan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 dinilai akibat ketidakberesan program e-KTP yang dijalankan Menteri Dalam Negeri (mendagri), Gamawan Fauzi. Untuk itu, Mendagri Gamawan Fauzi didesak untuk legowo mengundurkan diri dari jabatannya sesuai janji yang pernah diucapkannya.Desakan itu dilontarkan anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Saleh Husin saat menajdi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Pesta Demokrasi indonesia 2014 untuk Indonesia Lebih Baik’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, pada 26 Oktober lalu. “Dulu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah mengatakan akan mundur kalau e-KTP tidak beres. Mudah-mudahan dia ingat,” ujarnya Saleh.

Saleh menuturkan, kalangan DPR telah menyetujui anggaran fantastis sebesar  5,6 triliun untuk program e-KTP yang diharapkan bisa mempermudah penyusunan DPT.Atas persoalan ini, Saleh sangat menyayangkan anggaran yang sebegitu besar yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik tidak terjadi.Dalam situasi kekacauan DPT ini, Saleh berharap adanya konsolidasi di antara penyelenggara Pemilu untuk menemukan DPT yang valid sehingga tak digunakan kelompok tertentu untuk kepentingannya sendiri. “Kita semua ingin Pemilu berkualitas sehingga punya legitimasi yang kuat,” tegasnya.